Pemerintah Terapkan Pola PPP untuk Konservasi Alam di Riau

E-mail Print PDF
Karena anggaran minim, Kementerian Kehutanan buat pola public private partnership untuk meningkatkan konservasi alam di Riau.

Tahun ini anggaran konservasi Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Rp2 triliun, turun 5,26% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp1,9 triliun.

Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan Darori mengatakan rendahnya anggaran dan kebutuhan konservasi alam di lapangan mendesak pemerintah untuk merancang pola public private partnership. Ini pola kerjasama antara pemerintah dan swasta.

“CSR perusahaan kan besar bisa sampai Rp20 triliun, kalau disisihkan Rp1 triliun saja sudah sangat membantu. Itu bisa digunakan untuk konservasi alam. Selama ini pola kemitraan hanya untuk rehabilitasi dan penanaman,” kata Darori seperti dikutip bisnis.com, Rabus (18/1/2012).

Di lapangan kebutuhan konservasi amat tinggi. Menurutnya, Indonesia butuh anggaran US$20 per ha per tahun untuk mengelola kawasan konservasi dan taman nasional. Namun, saat ini anggaran hanya US$4 per ha per tahun. Angka ini jauh lebih rendah dari Malaysia dan Amerika Serikat yang mencapai US$20 per ha per tahun.

Bisnis mencatat anggaran pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional pada 2012 ini naik 70,21% dibandingkan anggaran pada 2006 sebesar US$2,35 per ha per tahun. Di saat itu, anggaran Malaysia sudah mencapai US$18,5 per ha per tahun.

Salah satu bentuk konservasi alam yang dilakukan dengan pola public private partnership yakni penyelamatan harimau sumatera. Kerjasama pemulihan harimau ini diselenggarakan Kementerian Kehutanan, Bappenas, dan organisasi pegiat konservasi, yakni Forum HarimauKita, Wildlife Conservation Society, WWF-Indonesia, Fauna & Flora International, Taman Safari Indonesia, dan Zoological Society of London.

Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Indonesia menyukseskan Global Tiger Recovery Plan hasil kesepakatan pertemuan St Petersburgh Global Tiger Summit di Rusia pada 2010.

“Ini bukan cost tapi investasi kita dalam menghadai musuh bersama yakni jual beli harimau. Memelihara hidup harimau merupakan investasi,” kata Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Endah Murningtyas.

Sementara itu menurutnya, Global Tiger Recovery Plan sudah menganggarkan dana tambahan US$10,8 juta dalam menyelamatkan harimau untuk lima tahun. Total anggaran program itu US$16 juta hingga US$22 juta.

“Indonesia mendapat Rp300 miliar untuk selamatkan dan menambah populasi harimau dua kali lipat hingga 2024,” kata Endah.

Mendukung program pemulihan harimau, Kementerian Kehutanan berencana membangun kawasan konservasi harimau seluas 3 ha di dalam kawasan konservasi 300 ha. Areal itu bisa dimanfaatkan sebagai ekowisata untuk memperoleh penghasilan dan menyerap tenaga kerja.

“Kami mencari arealnya di mana. Daerah yang potensial mungkin di Riau,” ujar Darori.  

Sementara itu, untuk mendukung kegiatan konservasi nasional, Kementerian Kehutanan memperoleh bantuan dari kebun binatang di Brisbane, Australia. Bentuk bantuan yakni pembangunan rumah sakit hewan di taman nasional Way Kambas Lampung. Darori mengklaim rumah sakit hewan yang bakal diresmikan pada 31 Januari mendatang pertama adanya di Asia Tenggara.

“Dia bangun rumah sakit, kita pinjami mereka mereka enam gajah,” ucap Darori. (*)

Mukhtar | Edited by Rbc

TRANSLATE
Pemerintah Terapkan Pola PPP untuk Konservasi Alam di Riau
Pemerintah Terapkan Pola PPP untuk Konservasi Alam di Riau
 
 

 


 


 


 


 


Copyright © 2010 RiauBisnis.com Portal News
50 thn Bank Panin
Headline
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5
 

Majalah Venues Online