Dengan menekankan pentingnya upaya menciptakan wirausaha baru di kawasan transmigrasi guna mendorong perkembangan investasi. Untuk itu, Muhaimin minta peran investor serta perbankan dalam pendanaan.

“Kewirausahaan dan pengembangan sektor usaha memiliki peranan penting untuk mengembangkan wilayah transmigrasi,” kata Muhaimin seperti dikutip sindonews.com, Senin (26/12/2011).

Peraih Bintang Mahaputera ini menyatakan, keberadaan wirausaha diharap bisa memberikan nilai tambah dan akan berdampak mengalirnya arus investasi ke daerah dan menggerakkan ekonomi wilayah, penciptaan lapangan kerja baru, serta terciptanya budaya pasar. Selain itu juga kawasan KTM akan dibenahi melalui sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan, jasa serta pembangunan infrastruktur dan transportasi. Pemerintah juga akan segera mengembangkan pembangunan 12 kota transmigrasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.

Pembangunan kawasan transmigrasi ini sebagai sabuk pengaman Nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara sehingga tidak diklaim oleh negara lain. Selain itu, kata Muhaimin, pembangunan 12 KTM ini untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan menyerap tenaga kerja.

Dua belas kawasan tersebut yaitu KTM Gerbang Mas Perkasa (Kalimantan Barat), KTM Subah (Kalimantan Barat), KTM Simanggaris (Kalimantan Timur), KTM Sebatik (Kalimantan Timur), KTM Senggi (Papua), KTM Salor (Papua), KTM Muting (Papua), KTM Rupat (Riau), KTM P Morotai (Maluku Utara), KTM Batutua (NTT), KTM Tanglapui (NTT), dan KTM Ponu (NTT).

Mantan wakil ketua DPR itu menerangkan, untuk pembangunan satu kawasan diproyeksikan membutuhkan sedikitnya 100 ribu tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur dan permukiman serta pengembangan sektor industri, pertanian,perkebunan, dan jasa. Sebagai kawasan perbatasan yang direncanakan menjadi KTM, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, lintas kementerian dan lembaga dunia usaha dan investor serta masyarakat.

Proses pembangunannya pun masih banyak kendala di antaranya terbatasnya ketersediaan tenaga kerja dan modal untuk mendukung pengelolaan potensi sumber daya alam tersebut. Selain itu juga tingkat kepadatan penduduk di kawasan perbatasan pada umumnya sangat rendah dengan persebaran yang tidak merata.

“Adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan,” ungkapnya.

Anggota Komisi IX DPR Abdul Aziz Suseno berpendapat, program KTM yang telah ada sekitar 40 titik di luar Pulau Jawa memiliki multiefek terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Pertama, adanya pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk. Dengan transmigrasi, populasi penduduk Indonesia tidak berpusat di Jawa. Dengan begitu pula, pembangunan di berbagai daerah harus ditingkatkan.

Politikus PKS ini menambahkan, transmigrasi dengan sendirinya akan mengurangi pengangguran. Penduduk yang berpindah akan memiliki kesibukan baru seiring dibukanya lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur di daerah transmigran.“Karena itu, kami akan meminta Kemenakertrans untuk menggalakkan program transmigrasi ini,” ujarnya. (*)

Mukhtar | Edited by Rbc