Indonesia yang mengkeret bisa menjadi bagian dari Riau yang mengembang. Majas barusan saya kira benar manakala peta itu benar-benar jadi. Peta itu peta “kebesaran jiwa” segenap warga “Negeri” (bukan “Negara”) Riau untuk mau mengakomodasi prioritas pekerjaan Indonesia. Prioritas pembangunan jembatan Selat Sunda di atas rencana pembangunan jembatan Selat Malaka.

Nasionalisme ekonomi warga Riau sedang dites hari ini. Tergantung ke arah mana meletakkan diri dan konsentrasi di antara segenap opsi gambar-gambar tadi.

Syukurlah: tak tiap warga Riau wartawan. Lantaran itu lebih mudah meyakinkan bahwa nasionalisme ekonominya tak terletak di gambar peta pada punggung kaus pekerja jurnalistik itu guna ditunjukkan pada Menteri Koordinator Perekonomian ketika baru tiba di Kota Dumai pada Desember 2010 lalu.

Dalam kunjungannya melihat perkembangan pelabuhan pengangkutan minyak kelapa sawit, Hatta Rajasa menginterupsi gambar kaus itu. Jembatan Dumai-Malaka hanya akan dikerjakan setelah Jakarta mengeksekusi realisasi pembangunan jembatan yang mengoneksikan Sumatera-Jawa.

Sudah pasti bagi Riau pilihan antara Malaka atau Sunda tak amat dilematis. Riau bakal “cum laude” saat kita uji dengan tanya ke kiblat mana kelak ia berpihak. Ia menghayati unity consciousness. Sebuah Riau bukanlah layaknya benda seni yang proses “menjadinya” dipersilakan menerabas patok.

Nasionalisme Riau masih dimulai dari cerita soal embun dulu. Tak tampak ada ambigu pada pagi yang mulai membuka itu. Riau bersedia menghirup “zaman yang tajam”. Tentu saja itu istilah Arthur Miller tatkala menulis satu kalimat bagi pidato si tokoh hakim dalam The Crucible. “Anda perlu tahu,” kata hakim itu, “orang harus segera berkubu kemari. Kalau tidak, subversif ia namanya”.

Warga Riau selamanya menyanggupi diri untuk “tak subversif”, tak separatis, untuk berpihak pada Negara, dan “Negara” di sini bisa sekadar tempat menerima tamu, menikmati senja, menceritakan masa lalu. Tapi kemudian bisa pula sebuah konsep politik: acuan moral-mengikat ke mana unsur-unsur dalam persenyawaannya menentukan harga diri.

Bagi kepentingan nasional, Riau tak mungkin keos. Rapot Riau tak terbukti ada warna merah meskipun tanpa Jakarta membimbingnya sebelumnya dengan cekokan “kurikulum” ideologi. Riau beres dengan sendirinya sonder Sang Nasional melancarkan indoktrinasi: alat ketika isi pikiran orang ramai dikonversi -- kalau perlu dengan jitak -- biar mau apik.

Nasionalisme ekonomi warga Riau adalah “diamnya” saja: sebentuk epikal yang jangan dikira tak rumit. Karena dalam heningnya justru terbentang sebuah appeal bahwa Riau harus melakukan pekerjaan Indonesia: ber-”holobis kuntul baris” menggolkan selesainya proyek jembatan Selat Sunda yang “jauh” dan jangan dikira tak makan hati.

Dalam diamnya itu Riau harus menyiapkan tonikum mental untuk dipakai berpihak dalam istilah Lucky Eko Wuryanto “di antara kita sendiri”. Karena tentu saja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian itu valid: “Sumatera pulau penting!” Tanpa mengoneksikan ia ke “saudaranya”, Jawa, yang lebih reseptif-industrial, perekonomian Sumatera yang melimpah sumber daya alam akan tetap terpenjara dalam stagnan. Salurannya mampet: karena mana drainasenya!

Riau mengizinkan dirinya dituntut menjadi “negarawan”. Dumai-nya dipersilakan dijadikan sebuah pintu yang oleh Jakarta bisa dibuka atau justru dikunci rapat saja. Sang Arunika itu, dalam cerita wayang, bersedia menuruti Bagawan Dhomya. Ia rebahkan diri sebagai pengganti pematang yang jebol untuk menahan air.

Nasionalisme ekonominya pada akhirnya tetap berpijak dengan posisi kaki di tanah. Terikat dengan wilayah. Membawa kelanjutan “DNA” dalam tubuh sejarah.

Elite di Pemprov elegannya tampak tak grusa-grusu sebelum terbit keputusan Jakarta menyangkut sejarah Dumainya. Pejabat daerah tak nggege mangsa, dengan merasa berwenang menawarkan investasi ke luar. Biarkan saja Malaysia yang justru tampak dalam istilah Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, “proaktif mengambil konsep”. (Kompas.com, 19/12/10). Suara pejabat di Pemprov Riau masih harus berbanding lurus dengan Hatta Rajasa: Jembatan Selat Sunda lah prioritasnya.

Malaysia itu sebuah passion kekuatan ekonomi di Asia Tenggara yang bergelora. Bahkan demi mencapai gol pertumbuhan ekonominya bisa merasa tak tabu menempuh api. Daerah perbatasan luarnya di-”Yerusalem”-kan: hingga nasionalismenya bisa tak berhenti dengan posisi kaki terpatri.

Tapi tentu tak harus membuang rem selamanya. Di sinilah Dumai mengandung makna. Dumai bisa adalah Damai. Ut ameris, amabilis esto, “Ramahlah biar orang lain simpati.”

Dumai jalan masuk eksploitasi yang lebih bersahabat yang bisa ditarekati Kuala Lumpur terutama saat sudah merasa tak memiliki stamina merepetisi modus perebutan pulau-pulau negara tetangganya demi untuk meraih bahan mentah dan bahan baku bagi industri.

Itulah kenapa muncul fenomena seperti yang disebut Gubernur Riau, HM Rusli Zainal. Justru Malaysia yang dengan amat pagi-pagi membentuk sebuah perusahaan investasi, terkait Dumai. Malaka tampaknya tak mau keduluan Jawa dalam “menganeksasi” Swarnadwipa.

Karena siapa tahu ada Albert Camus direkrut di sana. Ada sekadar konsep “bahan bakar” yang dengan lebay dirujuk pada sebuah pengertian tentang “Kebebasan”: sesuatu yang kata filosof eksistensialis Prancis itu, “... tidak akan ada begitu saja tanpa direbut.”

Sumatera memang menyimpan 57 persen kandungan batu bara sebuah negeri. Sumatera lumbung energi. Negeri jiran punya kepentingan mengirigasikannya ke “sawah” industrinya di negaranya daripada ke Jawa yang “jauh” dan “non-Melayu”.

Tanpa hilirisasi sumber daya dari negeri tetangganya, kelanjutan industrialisasi Malaysia bisa layaknya balon di ujung peniti. Lantaran itu Malaysia perlu mengetuk pintu itu: berupa Dumai.

Jalan tengah bukannya tak terbayangkan ketika Kuala Lumpur tetap bertepuk sebelah tangan. Dengan kata lain ketika pintu yang Damai itu masih saja dibikin terkunci rapat. Hingga pelimpahan sumber daya alam ke Malaysia melewati Dumai - Malaka menjadi “tak sejarah”. Ketika Malaysia merasa tertelikung merenggutkan sesuatu yang dibutuhkannya akibat rasa nasionalisme sebuah negeri yang begitu puritan menentukan harga diri sekadar berdasarkan konsep politik teritorialnya.

Ketika itu bukan tak ada kemungkinan terjadi apa yang mengoreksi semacam pidato si tokoh hakim dalam The Crucible tadi, “ini zaman yang tajam ...”. Poin saya adalah sebuah tanya: siapa menjamin melalui “saluran drainase” Dumai tak ada penyelundupan sumber daya alam ke luar? Se-”mukhlis” apa ekonomi Malaysia hingga mampu bertahan tanpa menyiapkan “infrastruktur” pasar gelap bahan mentah (yang tentu saja dengan merekrut pendeking dari oknum-oknum kita)? Itulah jalan tengah yang mengoreksi.

Karena Malaysia melampaui kita. Industrinya mengancik masa adolesens. Dan Riau? Tentu saja ia tetap nasionalis (kecuali tentu saja para peselingkuhnya). Tapi apa “nasionalisme” dan tahukah kita upahnya?

Seorang nasionalis punya kans untuk gigit jari: mendapati masa depannya yang ternyata pepesan kosong. Kali ini lupakan saja wayang. Jangan bayangkan Sang Arunika yang dianugerahi senjata sakti oleh Bagawan Dhomya yang “adil”. Simak saja Jogja saat status keistimewaannya dibuat terkatung-katung. Padahal kurang “nasionalis” apa Sri Sultan Hamengku Buono IX. Segalanya dulu sudah diberikan. Juga darahnya. Juga segenap aset kerajaannya. Silakan semuanya pakai saja: yang penting Republik kita jangan sampai putus nafasnya dan terhenti denyut nadinya.

Riau pun siapa tahu kelak! Kepentingan Nasional yang sekarang di-bela-belain bisa pada akhirnya justru terperosok dalam demensia hiruk-pikuknya sendiri yang tak selalu terkait dengan hak-hak dan tuntutan konstitusional anak-anaknya yang sudah terkuras. Proposal koneksi Jawa–Sumatera yang di atas kertas beres dan bisa menjadi pengobar nasionalisme ekonomi sejak hari ini, sampai kapankah sanggup menggetarkan jiwa? Apalagi jika Sumatera pada akhirnya jatuh dalam pelukan pengelolaan keserakahan yang memusat. Yang rahangnya seakan-akan dibentuk buat melumat apa saja. Juga batu bara.

Bahkan Riau sebagai “Negeri” (berarti wilayah dan penghuninya) dan Indonesia sebagai Negara (tak otomatis sama dan sebangun dengan Bangsa) bisa berselisih tajam. Jakarta, atas nama persatuan dan kesatuan dan “totalitas”, dapat saja mengekang. Pengalaman bicara. Negara, seperti Jerman di bawah “Nasionalisme-Sosialisme”, terlampau sering menjewer unsur-unsurnya: sesuatu yang di sini sempat dicemaskan Proklamator Bung Hatta (tak pakai “Rajasa”).

Tiap projek kemajuan berangkat dari konsep awal. Dus, tersirat mengandung batasan ruang dan waktunya sendiri. Ia kursi panas yang rawan kena ikhtiar pemencongan. Cepat atau lambat. Bahkan jangan-jangan sejak sebelum konsep itu diketik.

Hingga Riau sesungguhnya tak pernah bisa tahu (waskita) perihal bangunan “Sumatera-Jawa”-nya kelak setelah sebuah produk peradaban dipancangkan di atas Selat Sunda: adakah benar-benar manifestasi dari peta suci hari ini? Masihkah sosoknya memesonakan di depan warganya yang hari-hari ini menyambut dengan tepuk tangan dan nyanyi?

Riau bisa pada akhirnya masuk dalam rangkaian ketersesatan kesejahteraan lokalnya sendiri manakala hak-haknya tak diperjuangkan dalam MoU yang musti pasti. Kita ingat Bung Hatta saat pada 1945 mencoba mengantisipasi manakala matematika pembagian hak-hak warga negara terkesampingkan. Sang proklamator menyarankan hak-hak warga negara dimaktubkan ke dalam konstitusi.

Riau: bahkan sejak hari ini perlu mengusahakan ruang bersama yang bisa dipakai untuk secara konstitusional mengutuk tiap penindas baru yang sedang menyiapkan keberangkatan menuju sejarah pementasan.

Saya ingat cerita tentang sosok yang tak lazim memimpin revolusi. Tentu saja cerita itu satire George Orwell. Sekawanan babi melakukan strugle di hadapan manusia yang menindas. Kemudian menang!

Tapi, di akhir cerita Animal Farm itu, si Napoleon, yakni babi yang disanjung sebagai Sang Pemimpin Revolusi, pada akhirnya toh bertingkah layaknya makhluk berakal. Menindas juga.

Dus, segalanya ternyata sekadar merepetisi. Menjadi cul-de-sac di tangan siapa saja yang mendapat giliran berkuasa. Dalam cerita yang Orwell sebut sebagai “dongeng peri” itu tokoh yang paling mulia mati. Si Bokser dikhianati. Sementara si Napoleon yang “merintih saat ditekan tetapi menindas saat berkuasa” (saya memulung istilah ini dari Soe Hok Gie) justru bisa bernafas terus. Tak otomatis pikiran Marx yang disarikan (tampaknya dengan bias) oleh Lenin berikut ini telah beres, “Negara adalah alat menindas sebuah kelas atas kelas lain.”

Hari ini Riau memang tak berpihak kepada skenario “si manusia” yang memiliki kepentingan “menindas” sumber-sumber bahan mentah dan bahan baku Sumatera.

Tetapi itu tak berarti segenap Riau diam-diam sedang menyiapkan diri dengan passion menjadi seekor kuda yang mengabdi kepada kebersamaan dan kerja keras tapi yang kemudian tergencet oleh si Napoleon. Alias menjadi si Bokser.

Riau perlu menyiapkan konten bagi perangkat kutukan konstitusional yang ada untuk menghadapi kemungkinan saat kelak muncul sang penindas baru yang tak sekadar bakal kehabisan stok daya getar.

Jika Riau sudah dengan kebesaran hati mengedepankan pekerjaan Indonesia tapi kemudian Indonesianya tetap kualitas Indonesia yang menindas hak-hak Riau maka tidakkah “Indonesia” merupakan provinsi dari Negeri Riau? Karena terbukti Indonesia telah mengkeret teritorial mentalnya. Adapun Riau mengembang geografi jiwanya.***

Yon A Udiono, Litbang pada Lembaga Studi Sosial Normatif (Lesson) dan Bergiat di Jogjakarta