Oleh Edyanus Herman Halim

Badan Pusat Statistik Riau merilis data pengangguran di Riau untuk Agustus 2010. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,72 persen. Keadaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2009 yang hanya sebesar 8,56 persen. Naiknya angka pengangguran didorong oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang mencapai 5,16 persen. Sampai Agustus 2010 angkatan kerja bertambah 116.632 jiwa dimana pada Agustus 2009 baru sebanyak 2.260.862 jiwa maka pada Agustus 2010 naik menjadi 2.377.494 jiwa.

Pesatnya kenaikan angkatan kerja ternyata tidak sebanding dengan naiknya kesempatan kerja nyata atau jumlah orang yang bekerja. Pada Agustus 2009 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2.067.357 jiwa sedangkan tahun 2010 naik menjadi 2.170.247 jiwa atau meningkatnya hanya 4,98 persen. Tidak seimbangnya kenaikan angkatan kerja dengan kesempatan kerja inilah yang menyebabkan Riau menjadi negeri yang dipenuhi ribuan penganggur. Jumlahnya pada tahun 2010 mencapai 207.247 jiwa dengan peningkatan mencapai 7,1 persen jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2009.

Persoalan pengangguran di Riau tidak sebatas pengangguran terbuka semata. Masyarakat yang setengah menganggur juga tidak sedikit jumlahnya. Mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau pengangguran tak kentara pada Agustus 2010 mencapai 821.918 jiwa atau 37,87 persen dari seluruh jumlah penduduk yang bekerja. Ini berarti penduduk yang benar-benar bekerja hanya 62,13 persen. Sisanya akan menjadi beban bagi penduduk yang bekerja dan memerlukan perhatian tertentu dari pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan social tertentu dalam dinamika dan kehidupan masyarakat.

Selain aspek pengangguran terbuka dan pengangguran tak kentara. Riau juga dihadapkan persoalan banyaknya masyarakat yang bekerja di setor pertanian. Walau porsinya sedikit menyusut namun pada Agustus 2010 masih terdapat 44,6 persen penduduk yang bekerja di sector pertanian. Pada satu sisi merekalah yang sebenarnya menjadi penganggur tak kentara namun pada posisi lain dapat menjadi potensi yang sangat bermanfaat untuk menumbuhkan sector-sektor lain. Mereka yang bekerja disektor pertanian cenderung menggunakan sedikit waktu dan masih tersisa banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal lain. Industri rumah tangga dapat didorong produktivitasnya dengan menggunakan tenaga kerja pertanian diberbagai pedesaan. Apalagi sebahagian besar masyarakat petani adalah mereka yang bekerja di sub-sektor perkebunan.

Diamati dari status pekerjaan maka sebahagian besar penduduk bekerja sebagai buruh di sector pertanian ini. Mereka menjadi tenaga-tenaga perkebunan dan biasanya bukan berasal dari penduduk tempatan. Walaupun sector perdagangan dan jasa masih merupakan sector yang banyak menampung tenaga kerja diluar sector pertanian namun bila dilihat dari aspek status pekerjaan hanya 2,3 persen dari mereka yang bekerja berstatus sebagai pekerja bebas di luar pertanian.

Hanya terdapat 42,8 persen penduduk yang bekerja disektor formal yang terdiri dari mereka-mereka yang berusaha dibantu oleh buruh tetap sebayak 4,8 persen dan mereka yang berstatus sebagai buruh atau karywan sebanyak 38 persen. Keadaan ini juga bakal menyulitkan daerah dari aspek penataan ruang dan keindahan tata kelola spasial, khususnya untuk wilayah perkotaan. Banyak pekerja disektor non-formal menimbulkan masalah-masalah kesemrawutan diberbagai pojok kota. Baik karena terganggunya jalan dan kelancaran arus transportasi maupun masalah-maslah rendahnya kebersihan yang akan berkorelasi dengan menurunnya sanitasi dan kesehatan. Persoalan pemberdayaan juga menjadi rumit karena usaha-usaha non-formal sulit diberdayakan dan diberi dukungan permodalan melalui kredit dari institusi-institusi keuangan formal.   

Problema tenaga ketenagakerjaan di Riau tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian yang saat ini terjadi. Bila pengangguran di Riau semakin besar justru pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan berada pada level yang tinggi. Pada triwulan ketiga 2010 pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 7,88 persen. Sedangkan selama periode Januari sampai dengan September 2010 mampu tumbuh sebesar 6,85 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sector pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 11,22 persen, namun sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,89 persen. Dari aspek penggunaan sumber pertumbuhan banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 3,32 persen. Proporsinya dalam struktur perekonomian Riau mencapai 53,07 persen.

Ironisme perekonomian Riau dikaitkan dari aspek tenaga kerja menunjukkan gejala ketimpangan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ternyata banyak didorong oleh konsumsi masyarakat sementara pada sisi lain kue ekonomi masih banyak terpusat pada para konglomerat yang berkolaburasi dengan aparatur penguasa yang kurang memadai dari aspek kinerja dan moralitas kenegarawanannya. Kedepan kualitas perekonomian Riau hendaknya diperbaiki melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih memihak. Pertama, upaya-upaya redistribusi asset ekonomi harus semakin diprogramkan secara jelas dan terukur. Pemusatan sumber-sumber ekonomi pada para pengusaha besar harus kian dialihkan dan likuiditas ekonomi harus dialirkan keberbagai sector dan usaha ekonomi rakyat.

Kedua, mendorong terciptanya usaha-usaha formal dengan pemberdayaan dan pendataan yang valid dan program-program yang memihak mereka. Usaha-usaha masyarakat yang produktif didorong untuk makin mampu masuk ke sector formal agar semakin dapat diandalkan untuk membuka peluang kerja. Disamping itu menformalkan usaha-usaha masyarakat akan kian memudahkan pihak perbankan memberikan dukungan permodalan. Dari aspek social kemasyarakatan upaya ini dapat mendukung terciptakanya proses berusaha yang transparan, bertanggungjawab dan berkesinambungan.

Ketiga, melakukan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pekerja disektor pertanian. Pelatihan-pelatihan yang mampu menciptakan tenaga trampil akan mendorong mereka untuk memanfaatkan waktu kerja yang tersisa setelah bekerja sebagai petani. Kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan petani yang arahnya pada peningkatan konsumsi dan perbaikan kualitas hidup mereka. Produktivitas daerah akan semakintinggi dan industry dapat kian bergerak pada penciptaan produk-produk substitusi import maupun produk-produk unggulan ekspor. Riau yang strategis dalam aspek letak geografis harus mampu menangkap terbukanya peluang pasar internasional.

Keempat, perbaikan infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan dan air bersih. Dukungan aliran listrik bagi masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan tenaga kerja tidak lari ke perkotaan. Beriringan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan ketersediaan listrik desa akan mendorong pembukaan usaha-usaha produktif masyarakat. Ini berarti akan membuka peluang kerja pedesaan tanpa meninggalkan basis ekonomi pertanian yang selama ini digelutinya. Dukungan transportasi akan semakin menghubungkan mereka dengan sentra-sentra pasar dan sumber-sumber pembiayaan. Kebijakan ini akan bersinergi dengan upaya-upaya memeratakan penguasaan sumber-sumber ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kelima, meningkatkan profesionalisme pemerintah mulai dari level bawah sampai ke level pengambil kebijakan sehingga tercipta suasana pelayanan masyarakat yang prima. Upaya ini juga ditujukan untuk mengurangi biaya tinggi dan semakin menciptakan kepastian usaha ditengah-tengah masyarakat. Pola-pola birokrasi yang menghambat investasi dan menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat harus dikikis habis agar likuiditas perekonomian semakin mengalir pada setiap sisi kehidupan masyarakat.

Keenam, perbaikan berbagai aturan perundang-undangan yang selama ini kurang memihak rakyat. Banyak aturan pemerintah yang tidak kondusif bagi terselenggaranya perekonomian masyarakat. Untuk itu, upaya reformasi dan restrukturisasi berbagai kebijakan pemerintah harus kian diarahkan bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Termasuk berbagai kebijakan pendanaan APBD yang selama ini cendrung pro-aparat harus diubah menjadi pro-rakyat dan pro-poor.

Terakhir, menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berusaha. Premanisme yang marak dimana-mana harus diberangus agar rakyat dapat berusaha dengan tenang. Berbagai pungutan yang tidak jelas peruntukannya dan status pemungutnya harus dihentikan. Pemerintah harus senantiasa mengembangkan suasana bisnis yang etis dan bermutu sehingga kemampuan rakyat menghadapi persaingan global makin memadai. Tanpa semua itu maka Riau dan masyarakatnya hanyalah menunggu waktu untuk tergilas oleh lajunya percaturan persaingan global. (*)

Edyanus Herman Halim, dosen FE-UNRI dan Direktur Utama Regional Economic Development Centre (REDC).