Oleh Edyanus Herman Halim

Perekonomian Riau sejak tahun 2006 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan rerata pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian tingkat pertumbuhan tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Riau tanpa Migas sebesar 8,66 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 6,09 persen. Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Riau turun menjadi 8,25 persen dan tahun 2008 juga melemah menjadi 8,06 persen. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Riau kian rendah yang hanya mampu tumbuh sebesar 6,44 persen, namun masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mampu tumbuh 4,4 persen.

Memasuki Triwulan I tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Riau kembali melemah pada tingkat 5,93 persen sedangkan pada Triwulan II tahun 2010 terjadi recovery dimana tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6,68 persen. Bahkan pada triwulan III naik lagi menjadi 6,85 persen. Keadaan ini menunjukkan adanya periode pemulihan perekonomian setelah selama 5 tahun tingkat pertumbuhannya senantiasa mengalami penurunan.

Menguatnya kembali pertumbuhan ekonomi Riau dimungkinkan oleh normalnya kembali harga kelapa sawit rakyat. Meskipun terjadi fluktuasi harga namun amplitudonya tidak tinggi. Kejatuhan harga sawit tidak sampai terlalu merugikan petani yang dapat menyebabkan anjloknya daya beli masyarakat. Akibat masih tingginya konsumsi masyarakat sektor-sektor sekunder dan tersier ikut terkatrol.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah pada sektor pembentukan modal tetap bruto yang mencapai 12,22 persen dan pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan laju pertumbuhan mencapai 8,15 persen serta pengeluaran konsumsi pemerintah 7,31 persen. Sedangkan sektor ikutannya menggeliat cukup signifikan. BPS Riau menyitir pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas pada triwulan III 2010 sebesar 6,58 persen, tertinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi 11,22 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Riau tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran 1,89 persen.

Persoalan perekonomian Riau dengan sendirinya tidak terletak pada pertumbuhan karena dinamika perekonomian menunjukkan gairah yang senantiasa tinggi. Perekonomian dari aspek kualitas terutama dipandang dari indikator pemerataan dan kemampuan pertumbuhan menciptakan lapangan kerja, sehingga mampu menyerap angkatan kerja yang tumbuh sangat tinggi di Riau merupakan aspek yang selama ini masih memerlukan kebijakan dan penanganan yang serius dan urgen. Ketimpangan ekonomi Riau masih sangat tinggi.

Di sektor pertanian sekalipun, khususnya perkebunan masih terjadi ketimpangan. Dari 2,06 juta hektar kebun sawit di Riau 49 persen adalah milik perusahaan-perusahaan perkebunan. Jumlah perusahaan tersebut hanya sekitar 40 buah. Masyarakat hanya memiliki sekitar 51 persen dengan total kepala keluarga yang terbabit mencapai 378.500 kepala keluarga. Artinya, setiap kepala keluarga hanya memiliki sekitar 2,8 hektar kebun. Sedangkan rerata per perusahaan dapat mencapai angka 25.235 hektar. Perbandingannya sekitar 1 banding 9013. Suatu ketimpangan komposisi kepemilikan yang sangat ironis.

Tingkat pengangguran terbuka di Riau mencapai 7,21 persen. Pertambahan angkatan kerja mencapai 1,87 persen dan pertambahan kesempatan kerja 3,83 persen. Relatif tingginya angka pengangguran di Riau masih dipertajam oleh keadaan pengangguran tak kentara. Sebagian besar pekerja di sektor pertanian mengaplikasikan waktu kerja yang relatif singkat dan banyak waktu yang terbuang percuma. Keadaan ini menyebabkan produktivitas masyarakat masih rendah.

Namun, sebenarnya memberikan peluang untuk mengembangkan produktivitas di luar sektor pertanian. Industri rumah tangga dapat berkembang baik bila pemberdayaan dan penyuluhan kepada masyarakat dapat dioptimalkan. Terutama untuk industri berbasis masyarakat, seperti industri makanan ringan, kerajinan dan konveksi. Sentra-sentra industri berbasis rakyat harus dikembangkan untuk menampung ledakan penduduk yang bersumber dari migrasi.

Sasaran program pembangunan hendaknya diarahkan pada hal-hal yang masih menjadi kendala dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertama, pembangunan infrastruktur yang mampu menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kumpulan komunitas rakyat. Kawasan ekonomi yang dinamis harus tersambung dengan berbagai pusat komunitas sehingga likuiditas ekonomi akan mengalir dalam skala yang lebih luas dan membabitkan banyak orang.

Kedua, mendorong investasi sektor riil yang difokuskan pada industri berbasis masyarakat dan industri hilir komoditas unggulan daerah. Baik berfungsi sebagai substitusi impor maupun sebagai andalan ekspor. Termasuk mendorong terselenggaranya investasi replanting usaha-usaha perkebunan rakyat dan produk-produk yang dapat disinergikan dalam bentuk pertanian dan perkebunan terpadu.

Ketiga, angkatan kerja yang masih didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan rendah ditingkatkan skill dan keterampilannya melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan. Balai latihan kerja yang selama ini belum berfungsi dengan baik diberdayakan untuk mencetak tenaga-tenaga kelas menengah yang andal dan mampu bersaing.

Keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat akan kesehatan agar endemik penyakit menular dapat ditekan dan tidak mengganggu kinerja ekonomi masyarakat. Untuk itu peran program-program preventif dalam bidang kesehatan harus ditingkatkan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Gaya hidup yang lebih sehat ditingkatkan pemahamannya pada masyarakat untuk menghindari timbulnya penyebaran penyakit menular yang kian meluas.

Kelima, pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkesinambungan hendaknya dilakukan dengan sasaran kemandirian dan kinerja usaha rakyat yang kian optimal. Pendekatannya tidak melulu dari aspek teknis bisnis tetapi harus diiringi dengan kebijakan yang jelas tentang keberpihakan, kepastian usaha dan keadilan ekonomi memadai.

Keenam, kepemilikan aset tanah yang sangat timpang harus dibenahi dengan kebijakan agraria yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan pemerintah sebagai penyeimbang yang jujur dan adil. Tanpa kepemilikan tanah yang memadai rakyat tidak mungkin keluar dari cengkraman kemiskinan.

Ketujuh, mengembangkan kapasitas kelembagaan rakyat. Kelembagaan ekonomi di pedesaan untuk memperkuat akses rakyat terhadap modal dan perbaikan teknologi harus ditingkatkan kapasitasnya. Kualitas kelembagaan yang memadai akan membantu rakyat meningkatkan skala usaha ekonominya. Kelembagaan sosial diberdayakan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang makin produktif tanpa meninggalkan identitasnya sebagai bangsa Melayu yang santun dan bermartabat.

Melalui tujuh sasaran pelaksanaan pembangunan tersebut maka momentum perbaikan ekonomi Riau yang terjadi saat ini akan kian bermakna bagi kesejahteraan rakyat. Jangan sampai justru yang tumbuh adalah liberalisasi ekonomi yang semakin memarjinalkan kekuatan ekonomi pasar rakyat. Hal ini perlu untuk menghindari disorientasi gaya hidup global yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa. Rakyat perlu jaringan komunikasi yang canggih dan lancar tetapi perkembangan dunia internet harus dibarengi oleh pembinaan daya tahan mental masyarakat dan kecanggihan teknologi penapis infiltrasi gaya hidup yang serba menghalalkan segala yang menghancurkan martabat rakyat dan negara.

Edyanus Herman Halim, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau dan Direktur Utama REDC.