Aset Melesat Kinerja pun Kian Menawan

Selama 2011, kinerja perbankan Riau menunjukkan performa yang menawan. Tengok saja pertumbuhan total aset perbankan di Riau melesat dari Rp 50,58 triliun pada 2010 menjadi Rp 58,14 triliun pada 2011.

“Nilai ini tumbuh sekitar 14,95 persen. Itu artinya kinerja perbankan Riau masih meyakinkan,” ujar Pemimpin Bank Indonesia (BI) Pekanbaru, Hari Utomo.

Pertumbuhan aset tersebut didukung oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp 43,68 triliun, atau naik 16,28 persen. Konsistensi prinsip kehati-hatian juga terjaga sebagaimana ditunjukkan dengan NPL (Non Performing Loans) yang relatif stabil pada level 2,39 persen. Lebih rendah dari tahun 2010 yang sebesar 2,42 persen.

Di sisi lain, lanjut Hari, kredit yang disalurkan bank umum telah mencapai Rp 35,092 triliun. Atau naik sekitar 20,2 persen. Sedangkan di sisi penghimpunan dana alias DPK telah mencapai Rp 43,06 triliun, naik sebesar 16.27 persen. Itu artinya, angka LDR (Loan to Deposit Ratio) bank umum Riau mencapai 81,5 persen.

“Fungsi intermediasi telah berjalan dengan baik. Hal tersebut menandakan bahwa perbankan Riau mampu memberikan sumbangan yang signifikan dalam keseluruhan pembiayaan pembangunan ekonomi Riau,” terang Hari.

“Atas segala pencapaian perbankan di Riau selama 2011, kami secara khusus memberikan apresiasi kepada perbankan di Riau atas dukungan perbankan kepada pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya lagi.

BI Pekanbaru menilai, dengan investasi yang terus meningkat, rasio investasi terhadap PDB naik menjadi 31,3 persen dibandingkan 23,6 persen pada 2005. Meningkatnya peran investasi dan ekspor membentuk struktur pertumbuhan tahun 2011 tetap berimbang. Untuk 2011 ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 6,5 persen, melampaui pencapaian tahun 2010 lalu sebesar 6,1 persen.

Di sisi stabilitas harga, pergerakan inflasi nasional terus menunjukkan trend melambat, bahkan pada akhir tahun, inflasi diperkirakan sebesar 3,5 persen, jauh menurun dibandingkan inflasi 2010 yang mencapai 6,96 persen.

“Di tengah berbagai ketidakpastian yang mewarnai dinamika global selama tahun 2011, patut disyukuri bahwa perekonomian Provinsi Riau memiliki kinerja yang masih baik. Jalinan kerjasama yang erat diantara para pemangku kepentingan selama ini telah menjadi elemen penting dalam mencapai keberhasilan pengelolaan perekonomian kita,” ulas Hari.

BI optimis sampai akhir 2011 pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas masih dapat mencapai kisaran 7,50 persen. Atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang hanya mencapai 7,16 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi non migas Sumatera dan Nasional. Hal ini menunjukkan daya tahan yang cukup baik dari perekonomian terhadap krisis ekonomi global.

“Namun, apabila dimasukkan unsur migas, maka pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan melambat dari 4,17 persen pada 2010 menjadi 3,79 persen. Perlambatan ekonomi ini terjadi memang semata-mata didorong rendahnya kinerja sektor pertambangan khususnya minyak bumi,” urai Hari.

Dampak Lambat Nasional Lambat

Sementara itu, melambatnya inflasi nasional diikuti pula kecenderungan penurunan inflasi di Riau, dimana inflasi Riau pada akhir tahun diperkirakan mencapai 4,5 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 7,38 persen. Meskipun melambat, laju inflasi Riau masih berada di atas inflasi nasional. Hal ini disebabkan oleh relatif lebih lambannya sisi suplai dalam merespon sisi permintaan, khususnya barang-barang kebutuhan pokok.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah memberikan dampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Penyerapan tenaga kerja telah mendorong penurunan tingkat pengangguran dari 8,72 persen pada 2010 menjadi 5,32 persen pada tahun 2011.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Riau pada tahun 2011 tercatat sebesar 482 ribu jiwa, atau menurun 3,64 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2010 yang mencapai 500 ribu jiwa.

Di sisi harga, kecenderungan melambatnya laju inflasi di Riau selain disebabkan oleh faktor-faktor umum berupa menguatnya nilai tukar rupiah dan tidak adanya kenaikan harga administered price khususnya harga BBM serta membaiknya ekspektasi masyarakat, juga didukung oleh upaya pengendalian inflasi di Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Riau.

Meskipun inflasi di Riau menunjukkan trend melambat, namun, sebagaimana kami sampaikan di depan, tantangan pengendalian inflasi di Riau masih sangat besar mengingat laju inflasi Riau masih berada diatas laju inflasi nasional. Tantangan terbesar pengendalian inflasi Riau terletak pada bagaimana Riau dapat menjaga kecukupan pasokan termasuk didalamnya adalah manajemen stok dan kelancaran jalur distribusi.

Hal ini disebabkan Provinsi Riau sampai saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dan masih sangat bergantung pada pasokan daerah lain. Perbaikan kondisi permodalan dan konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian bank tampaknya cukup efektif dalam menahan terjadinya pemburukan kondisi industri secara drastis.

Kondisi ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) yang secara gross tercatat hanya 2,7 persen, jauh dibawah indicative threshold sebesar 5 persen, sementara  rasio kecukupan modal (CAR) cukup tinggi mencapai 17,2 persen.

Meskipun kondisi pasar valas di dalam negeri mengalami tekanan, hal itu tidak berpengaruh pada kondisi likuiditas rupiah di pasar uang antar bank (PUAB), sementara ketersediaan likuiditas perbankan juga cukup memadai. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2011 tumbuh 19,0 persen (yoy), sedangkan rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposits  tetap terjaga pada level di atas 100 persen (182,0 persen).

Fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Pada 2011 pertumbuhan kredit mencapai 25,7 persen, sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat dari 75,5 persen pada akhir 2010 menjadi 81,4 persen pada 2011. Pertumbuhan kredit semakin berkualitas sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit kepada sektor produktif,  tercermin dari pertumbuhan kredit investasi yang mencapai 31 persen (yoy). 

Sektor Perbankan

Di samping semakin tangguh dalam menyerap risiko, industri perbankan kita juga mampu meraup keuntungan yang sangat besar, bahkan paling besar diantara negara-negara ASEAN. Pada 2011, tingkat Return on Asset (ROA) industri perbankan mencapai 3,11 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang rata-rata hanya mencapai 1,14 persen.

Sementara itu, untuk perbankan syariah, menurut release BMB Islamic sebuah lembaga konsultan bisnis dan manajemen yang berbasis di London, industri keuangan syariah Indonesia menduduki posisi ke-4 di dunia setelah Iran, Malaysia dan Arab Saudi. Ini suatu capaian yang menggembirakan.

Selama 2011, total aset perbankan syariah Riau mencapai Rp 3,17 triliun. Atau pangsanya telah mencapai 5,44 persen dari total aset perbankan Riau, tumbuh sebesar 38,83 persen (yoy) dan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Penghimpunan dana mencapai Rp2,16 triliun, naik 47,30. persen (ytd), dan penyaluran pembiayaan sebesar Rp 2,26 triliun atau naik 43,15 persen, sehingga angka FDR (Financing to Deposit Ratio) di Riau adalah sebesar 104.75 persen.   

Sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat sebanyak 3 bank menjadi 33 BPR. Aset BPR di Riau tercatat sebesar Rp 878,97 miliar atau tumbuh sebesar 16,35 persen, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat naik 16,92 persen menjadi Rp 627,32 miliar sementara outstanding kredit naik 17.92 persen menjadi Rp 607,56 miliar.

“Dengan demikian, LDR BPR adalah sebesar 96,85 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja perbankan secara keseluruhan,” kata Hari.

Mengingat strategisnya dampak pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kesejahteraan masyarakat, maka penyaluran kredit kepada sektor UMKM merupakan salah satu prioritas kami.

Hingga November 2011, perkembangan kredit UMKM mencapai Rp 11,36 triliun, atau 32,37 persen dari total kredit dengan pangsa terbesar pada kredit modal kerja sebesar 65,61 persen. secara sektoral, penyaluran kredit kepada UMKM lebih ditujukan pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR).

Sementara itu, perkembangan kredit program juga terus meningkat di provinsi Riau. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sejak pertama kali dikucurkan pada 2007 hingga bulan saat ini di Riau telah terealisasi sebesar Rp 1,80 triliun.

“Namun demikian, perbankan Riau masih perlu berbenah diri mengingat berdasarkan catatan kami realisasi KUR tersebut masih berada pada peringkat ke-7 secara nasional,” pungkas Hari. (*)

Tim Rbc | Edited by Rbc