Secara umum, kinerja ekonomi Riau pada 2011 ini menunjukkan performa yang baik. Hal Ini dibuktikan dengan positifnya sejumlah indikator ekonomi, di antaranya adalah investasi dan berbagai pembangunan berkelanjutan yang juga terus terjadi di Riau.

Seperti yang disampaikan Gubernur Provinsi Riau, HM Rusli Zainal, saat memaparkan Capaian Program Percepatan Pembangunan Provinsi Riau hingga Akhir 2011 kepada sejumlah pimpinan media massa di Riau, perekonomian Riau memperlihatkan kondisi yang relatif stabil dan kondusif. Secara komulatif, laju pertumbuhan ekonomi di Riau non minyak dan gas (migas) mencapai 4,17 persen. Pertumbuhan ekonomi Riau dengan migas mencapai 4,17 persen.

Untuk pembangunan infrastruktur selama 2011, khususnya jalan dan jembatan, lanjut Gubri, menelan anggaran dana hingga Rp 587,95 miliar. Dari program ini dapat diserap sebesar 90,26 persen, dengan realisasi fisik mencapai 99,06 persen. Katanya, tanpa infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi tak bakal tercapai.

“Di sisi lain, indeks demokrasi versi United Nation Development Programme (UNDP) pada Juni 2011, menetapkan Riau pada peringkat kedua dengan nilai 75,85, jauh di atas indeks rata-rata nasional yang hanya 67,30 persen,” paparnya.

Lebih jauh Gubri menambahkan, melalui program K2I ini telah dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini dibuktikan, dengan menurunnya jumlah angka kemiskinan di Riau menjadi 8,65 persen, yang pada tahun 2009 lalu mencapai 9,84 persen.

“Program K2I yang menjadi fokus program Pemprov Riau akan terus berlanjut, seiring dengan positifnya kinerja berbagai program Pemprov Riau. Meski begitu, kita akan terus evaluasi atas program-program yang masih jalan di tempat. Dengan begitu diharapkan pembangunan yang merata dapat tercapai di Riau,” pungkasnya.

Versi Bank Indonesia (BI), justru meramal ekonomi Riau dengan migas bakal tumbuh di level 3,4-3,7 persen pada triwulan IV 2011. Sementara jika dihitung tanpa migas, ekonomi Riau tumbuh di kisaran 7,3-7,7 persen.

“Dengan kondisi tersebut, maka sepanjang 2011 ekonomi Riau akan tumbuh melambat jika dibanding tahun lalu, yakni berkisar 3,6-3,9 persen (dengan Migas),” ujar Pemimpin Kantor BI Pekanbaru, Hari Utomo, dalam Kajian Ekonomi Regional Provinsi Riau yang riaubisnis.com terima, Senin (28/11/2011).

Sementara dengan mengeluarkan unsur migas, lanjutnya, ekonomi Riau sepanjang tahun ini diramal tumbuh pada level 7,4-7,7 persen. Dari sisi penggunaan, BI mencatat melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan IV 2011 dipengaruhi oleh efek domino krisis hutang zona Eropa yang dapat mengganggu keseimbangan perdagangan dunia.

“Selain itu, meningkatnya pungutan bea keluar ekspor Minyak Sawit Mentah juga diramal akan berakibat pada pergeseran orientasi penjualan minyak sawit mentah ke pasar dalam negeri sehingga dapat mengganggu kinerja ekspor non migas Riau secara umum,” terang Hari.

Sementara dari sisi sektoral, sektor tradables (pertanian, pertambangan, industri pengolahan) diperkirakan menjadi penyebab melambatnya ekonomi Riau triwulan IV 2011. Kondisi ini tak terlepas dari prakiraan meningkatnya tingkat curah hujan hingga akhir tahun.

Akibatnya, bisa berdampak negatif dan mengganggu pasokan TBS sawit lokal. Hal ini juga akan berimbas negatif pada kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan non migas Riau.

“Meski demikian sektor non tradables diindikasikan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor perdagangan dan bangunan seiring masih kuatnya daya beli masyarakat dan tingginya animo investasi pada sektor bangunan di Riau,” jelas Hari.

Klaster Sawit Dumai, Kuala Enok, dan KIT Buton

Ditetapkannya Dumai dan Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai kawasan pengembangan klaster industri hilir dari kelapa sawit di Riau, akan memberikan dampak langsung kepada perekonomian Riau. Karena, hal ini nantinya akan menyerap lapangan kerja baru.

“Karena itu, penetapan Dumai dan Kuala Enok sebagai daerah industri hilir dianggap sebagai hal positif,” kata Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Riau, Ahmad Rifai, di Pekanbaru.

Menurutnya, dengan pembukaan itu peluang lapangan kerja di Riau, terutama di dua daerah tersebut akan terbuka. Pembangunan yang akan dilakukan, seperti pembangunan jaringan infrastruktur jalan tol Pekanbaru-Dumai, pembangunan sarana rel kereta api, pembangunan dan perbaikan standar pelabuhan internasional yang akan dibangun, nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja. Pabrik-pabrik pengelolaan industri hilir akan bermunculan.

“Jadi, sangat positif dua daerah tersebut sebagai daerah pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit,” ujar Rifai.

Namun demikian, pembangunan sarana dan prasarana tersebut membutuhkan nilai investasi yang terbilang besar. Pihak swasta yang beritndak selaku investor tidak akan mau memikul beban itu sendiri. Karena itu, menurutnya, harus ada pembagian tugas yang jelas tentang apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab swasta selaku investor.

Pengembangan insdustri hilir kelapa sawit ini memang sudah pantas untuk dilakukan menurut Rifai. Ini dikarenakan TBS sawit di Riau yang sangat besar, dan bahkan sekarang sudah mengalahkan Sumatera Utara.

Sementara, turunan industri hilir yang dilakukan perusahan-perusahaan perkebunan sawit itu tidak seberapa. Bahkan jauh dibawah apa yang sudah dihasilkan negara-negara penghasil CPO seperti Malaysia. Hal ini dikarenakan mahalnya investasi yang harus dikeluarkan, sementara perusahaan swasta yang dengan menjual CPO saja sudah dapat meraup untung besar.

Dumai Jadi Pusat Produksi CPO

Dumai kini menjadi salah satu pusat produksi crude palm oil (CPO) dan turunannya di Indonesia bagian barat. Buktinya, dari banyaknya perusahaan-perusahaan pengolahan CPO dan turunannya yang ada di Dumai.

 

Pada umumnya, perusahaan pengolahan CPO di daerah Dumai memiliki perkebunan sendiri dengan areal yang sangat luas hingga mencapai ratusan ribu hektare. Tingginya minat masyarakat berinvestasi di perkebunan kelapa sawit akan mempengaruhi jumlah produksi yang kemudian berdampak pada kapal-kapal yang berkunjung ke Pelabuhan Dumai akan semakin banyak dan semakin besar tonnasenya.

 

Salah satu tren kapal pengangkut CPO belakangan ini adalah mengangkut dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan bisa mencapai 40.000 ton. Memperhatikan pertumbuhan ekspor curah cair dan curah kering CPO dalam beberapa tahun belakangan ini yang memperlihatkan grafik meninggi, pihak pengelola Pelabuhan Dumai pun tidak tinggal diam.

 

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Dumai, selaku operator, segera menyiapkan strategi seraya melengkapi sarana dan fasilitas yang diperlukan. Arah pengembangan Pelabuhan Dumai lebih difokuskan kepada pengembangan Terminal Curah Cair (TCC) dan Terminal Curah Kering (TCK) tanpa mengesampingkan pelayanan di bidang lain.

 

“Kami akan lebih fokus pada pengembangan TCC dan TCK. Kedua komoditi tersebut lebih dominan dari Pelabuhan Dumai. Jangan sampai pengapalan kedua komoditi tersebut terganggu yang dapat mempengaruhi perekonomian Dumai secara khusus dan Indonesia umumnya,” kata General Manager Cabang Dumai, Zainul Bahri.

 

Pengembangan Terminal Curah Cair di Pelabuhan Dumai saat ini dilakukan dengan menambah panjang dermaga 400 meter. Nantinya, setelah dermaga tersebut selesai total panjang dermaga khusus curah cair akan menjadi 800 meter yang dapat menampung empat kapal sekaligus dengan masing-masing panjang 150 hingga 200 meter.

 

Dewasa ini, panjang dermaga curah cair yang dioperasikan Pelabuhan Cabang Dumai 400 meter yang hanya dapat menampung dua kapal pengangkut CPO dan turunannya. Secara operasional, bila dermaga tersebut telah beroperasi maka waktu tunggu kapal pengangkut curah cair akan dapat ditekan atau dikurangi.

 

“Pengerjaan perpanjangan dermaga saat ini dalam tahap pemasangan tiang pancang dan kita harapkan ini cepat selesai,” pungkas Zainul Bahri.

KIT Buton

Sementara itu, menyinggung soal Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak ditetapkan Bupati Siak, Syamsuar, KITB mendapat respon positif dari investor lokal maupun mancanegara. Sudah ada beberapa perusahaan nasional dan internasional yang ingin melakukan investasi di KITB.

“Kami menilai KITB memiliki potensi yang baik dari sisi ekonomi,” kata Direktur PT Petro Energi Nusantara (anak perusaaan PT Global yang berafiliasi di Singapura), Irawan Prakoso Dipl Eng, usai melakukan penandatanganan MoU bersama BUMD PT KITB, Senin (21/11/2011).

Selain PT Petro Energi Nusantara, masih ada dua perusahaan lain yang juga melakukan MoU dengan KITB. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Bumi Siak Pusako dan PT Petro Kump Hugo Oil. Ketiga perusahaan yang bergerak di bidang migas tersebut akan memanfaatkan KITB sebagai wilayah operasi dalam menjalankan usaha mereka.

Irawan mengatakan, MoU yang dilakukan merupakan langkah dan keinginan nyata dari perusahaan untuk mengembangkan investasi di Siak. Ini didukung dengan letak KITB yang strategis karena berada di dekat dermaga. “Banyak hal yang jadi penilaian positif di KITB ini, maka dari itu kami tertarik untuk bekerjasama,” tambahnya.

Bupati Siak juga menyambut baik respon perusahaan terhadap jalinan MoU yang dilakukan bersama KITB. “KITB ini merupakan pusat pertumbuhan baru di Riau yang berskala nasional sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Siak,” kata Syamsuar.

Adanya KITB ini tidak hanya mendapat dukungan dari pemerintah, tapi juga dari perusahaan-perusahaan. Hal ini dapat dilihat dengan ditandatanganinya MoU hingga nanti benar-benar melakukan perjanjian kerja sama untuk menjadikan daerah ini sebagai lokomotif dalam mengawali pembangunan KITB.

“Saya yakin MoU ini dapat menjadi lokomotif mengawali sekaligus bisa mempercepat upaya pembangunan KITB ini,” ujar Syamsuar.

Menurut Syamsuar, Pemkab Siak telah merencanakan pemberian insentif kepada perusahaan yang bekerja sama dengan KITB. Insentif ini diberikan sesuai dengan aturan yang ada, diantaranya pemberian keringanan pajak atau membebaskan retribusi daerah dalam jangka waktu tertentu.

MoU yang dilakukan PT KITB dengan PT Petro Nusantara Energi dan PT BSP adalah perihal kerja sama untuk pembangunan terminal, instalasi pipa dan tanki timbun minyak bumi dan pemanfaatannya di KITB.

Sedangkan dengan PT Petro Kump Hugo Oil adalah rencana kerja sama untuk pemakaian fasilitas terminal serba guna dan pembangunan fasilitas terminal serba guna dan pembangunan fasilitas tanki timbun BBM di KITB.(*)

Tol Pekanbaru Dumai Dipoles pada 2012

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai tertunda. Diprediksi, pembebasan lahan akan dilakukan pada 2012 mendatang. Kemoloran ini dikarenakan progres yang dilalui masih pada tahapan inventarisir lahan.

 

“Dengan kondisi ini, rencana Pemprov Riau yang menargetkan November 2011 proses pembebasan lahan akan final kemungkinan tertunda,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Ramli Walid di Pekanbaru.

 

Karena kalau dipaksakan tahun ini juga, dijamin tidak akan selesai. Saat ditanyakan kendala yang ditemui dalam proses ganti rugi lahan yang terimbas pembangunan jalan tol sepanjang 134,8 kilometer dan lebar 100 meter itu, dia menyebutkan, molornya penyelesaian proses ganti rugi itu lantaran ada hal teknis yang dipersiapkan.

 

“Salah satunya progres inventarisir lahan yang melibatkan empat kabupaten dan kota, bahkan progresnya cenderung lamban,” katanya lagi.

 

Pernyataan Ramli ini sedikit kontras dengan dengan statemen Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Tol, Emrizal Pakis, yang menilai proses pengembangan infrastruktur sarana transportasi tersebut. Bahkan pihaknya menilai beberapa langkah menggesa progres pembebasan ganti rugi lahan.

 

Hal ini dilakukan, mengingat dukungan finansial dari pemerintah pusat sudah diterima dan sudah dapat dialokasikan. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pemerintah daerah yang masuk dalam kawasan pengembangan jalan tol Pekanbaru-Dumai.

 

“Pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut harus tuntas pada November mendatang. Karena itu, tim sembilan dan tim percepatan yang dibentuk sudah bekerja di lapangan,” paparnya.

 

Wakil Ketua Tim Sembilan Pemko Pekanbaru, Raja Dorman Johan mengatakan, Pemko belum mengetahui di mana letak posisi lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai tersebut.

 

“Sampai sekarang kita masih menunggu undangan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk menentukan di mana letak posisi titik koordinat tanah milik Pemko di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai itu,” katanya.

Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini menunggu tawaran pembahasan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Riau untuk membahas keseriusan pemerintah daerah dalam mensukseskan program pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai.

Katanya, sampai sekarang belum ada perkembangan lebih dekat mengenai wacana yang sudah lama direncanakan ini. “Masih sebatas rencana akan dibebaskan lahan warga yang terkena pembangunan jalan tol, itu saja,” katanya.

Menurut Dorman, panjang jalan yang akan dibebaskan lebih kurang lima kilometer atau sekitar 55 hektare. Untuk lebar lokasi yang akan dibebaskan, katanya, sejauh ini belum ada perubahan. Artinya masih sama dengan perencanaan awal, yakni 100 meter.

 

50 meter kebagian kanan dan 50 meter kebagian kiri. Terkait dana yang akan dianggarkan untuk pembayaran ganti rugi lahan tersebut, Dorman menyebutkan, akan dilakukan sharing dana dari pemerintah pusat, yakni sebesar Rp 140 miliar lebih.

 

“Untuk wilayah Pekanbaru yang terkena dalam pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai itu adalah Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai. Di mana luas lahan yang terkena itu lebih kurang 55 hektare,” ungkapnya.

 

Dalam rapat bersama provinsi sebelumnya, lanjut Dorman, Provinsi Riau bersama kabupaten/kota juga diminta oleh pusat untuk memberikan dukungan dana untuk pembebasan lahan tersebut. Sesuai kesepakatan sebelumnya, terang Dorman, dukungan dana yang diberikan oleh kabupaten/kota itu sebesar Rp 20 miliar.

 

“Inilah yang sedang kita bagi porsinya, berapa lahan yang sesuai dengan kabupaten/kota, luasnya yang terkena. Kita menilai yang sangat luas itu Bengkalis, Siak, dan Dumai, kalau Pekanbaru yang terkecil,” katanya.

 

Namun, berapa besar dana yang dianggarkan oleh Pemko Pekanbaru untuk pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan jalan tol tersebut, Dorman belum bisa menjelaskan, karena sampai hari ini menurutnya belum ada dianggarkan.

 

Sejauh ini, Pemko masih menunggu surat dari Gubernur Riau, tentang berapa besaran anggaran yang ditetapkan oleh Provinsi Riau untuk masing-masing kabupaten/kota.

 

“Ke depan, kita juga akan rapat lagi dengan Tim Sembilan. Yang terpenting titik kordinatnya sudah ada. Nanti kita akan menjadwalkan untuk turun bersama dengan Pemprov, di mana saja titik kordinat itu, sekarang inikan baru sebatas di peta saja, sedangkan di mana lokasinya kita belum tahu,” ujarnya.

 

Sementara itu, Gubernur Riau, HM Rusli Zainal sudah membentuk tim percepatan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang sudah lama diwacanakan. Sebagai langkah awal, Tim Sembilan yang dibentuk untuk menangani persoalan ini, akan melakukan pembebasan lahan warga yang terkena imbas pembangunan jalan tol ini nantinya.

 

Di sisi lain, komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk mengembangkan akses tol Pekanbaru-Dumai mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran sebesar Rp 300 miliar yang diberikan untuk finalisasi proses ganti rugi lahan yang termasuk arel tol.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, tim percepatan yang telah di bentuk oleh Pemerintah Provinsi Riau  hendaknya terus menggesa hal tersebut. Usaha ini mendapatkan perhatian karena pemerintah provinsi menargetkan proses ganti rugi akan selesai pada akhir tahun 2011 ini.

Menurut Wakil Gubernur Riau Mambang Mit, Pemprov akan menggesa progres tol Pekanbaru-Dumai ini. Tol ini nantinya dapat menjadi solusi dalam menekan angka kerusakan jalan di beberapa akses transportasi utama di wilayah Riau.

Dia juga menambahkan bahwa proses pengukuran untuk menginventarisir lahan sudah dilakukan, sehingga proses ganti rugi lahan sudah mulai bisa dijalankan. Bahkan, Pemprov sendiri sudah menerima bantuan tahap awal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 142 miliar beberapa waktu lalu.

“Saya sudah bicara dengan Kepala Bappeda dan Kementrian PU untuk menggesa progres tol. Progres ini termasuk program prioritas, karena akses transportasi merupakan bagian yang substansi dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah,” papar Wagubri.

Dari data yang didapati riaubisnis.com, sebanyak enam proyek pembangunan ruas tol dengan jaminan senilai Rp 19,068 triliun akan ditawarkan pemerintah pada swasta dengan pola kerja sama Public Private Partnership, dalam pameran konstruksi yang digelar pada 23-25 November 2011 lalu di Jakarta.

 

Keenam proyek tol itu, Pekanbaru-Kandis-Dumai senilai Rp 8 triliun, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) senilai Rp 5 triliun, Soreang-Pasir Koja senilai Rp 918 miliar, Binjai-Medan senilai Rp 1,2 triliun, Kuala Namu-Tebing Tinggi senilai Rp 1,75 triliun, dan Pandaan-Malang senilai Rp 2,2 triliun. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol, ruas tol Pekanbaru-Dumai, Riau membutuhkan dukungan dana sebesar Rp 7,1 triliun.

 

Mimpi Bangun Jembatan Riau-Melaka 

Walaupun tak dapat direalisasikan pada 2011 ini, wacana lama ini, menurut Gubernur Provinsi Riau, HM Rusli Zainal,  ketika program ini berhasil, Riau akan menjadi pintu masuk Malaysia.  Sebab, ia tak menampik, kalau akses infrastruktur selama ini menjadi kendala pertumbuhan ekonomi.

 

Dari hasil pengamatan pemerintah daerah setempat, kalau akses jembatan Selat Malaka dibuka, tentu bisa mendongkrak pembangunan dan ekonomi 4 ribu warga di Pulau Rupat Utara. 

Kemudian, berdasarkan hasil perencanaan bisnis yang dilakukan oleh Pemko Dumai, ketika jembatan ini bisa terealisasi, nilai investasi dari sektor ekspor Dumai ke Johor akan meningkat tajam. Kemudian, dengan keberadaan jembatan itu, investor Malaysia juga mudah masuk ke Riau.

 

Seperti yang disampaikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Riau, Feiza Qamar Karim, transaksi perdagangan juga semakin efisien bila proyek ini berjalan.

 

“Pastilah, biaya transportasi juga akan lebih murah ketimbang sekarang. Lalu, biaya transportasi lalu lalang warga dari Riau ke Malaysia dengan menggunakan kapal lebih mahal ketimbang jalur darat," tegas Feizal.

Seperti dilansir sejumlah media, wacana pembangunan jembatan Selat Melaka itu akan menjadi proyek ambisius bagi Malaysia dan juga Pemerintah Provinsi Riau. Calon investor yang punya hajatan ini, adalah Strait of Malacca Partners Sdn Bhd.  Mereka yakin, proyek ini penting bagi Malaysia, yang akan menjadi negara maju pada 2020.

 

"Jembatan ini akan menjadi landasan negara Asia Tenggara yang beragam dan secara cepat menjadi pusat kekuatan regional," begitu bunyi proposal Strait of Malacca Partners Sdn Bhd.

Jembatan itu akan menyeberangi laut selebar 48 km, dari Teluk Gong ke Rupat. Dia tak sekedar jembatan biasa, tapi sekaligus juga tempat wisata.  Desainnya dibuat agar orang dapat menikmati dua sudut pandang berbeda. Bisa melihat laut, pulau, dan garis pantai yang indah. Itu sebabnya, dibutuhkan infrastruktur memadai, termasuk di Pulau Rupat.

Jembatan sepanjang 127,93 kilometer itu bakal menelan US$12,75 miliar, atau sekitar Rp 114 triliun dengan kurs Rp 8.930 per dolar AS.  Dana ini menjadi besar, karena tak hanya membangun jembatan yang menghubungkan Malaka dengan Pulau Rupat, tapi juga jalan di sepanjang Rupat Utara ke Rupat Selatan, dan lalu menembus Dumai, di Pulau Sumatera.

Jembatan utama panjangnya 48 km, biayanya sekitar US$11 miliar (Rp 98 triliun). Sedangkan sisanya US$1,75 miliar (Rp 15,6 triliun) untuk infrastruktur di Pulau Rupat sepanjang 71,2 km, dan jembatan sekunder sepanjang 8 km.

Proyek ini juga panjang, makan waktu 10 tahun. Studi kelayakan, dan pembuatan desain saja butuh empat tahun, sedangkan masa konstruksinya enam tahun. Kalau dimulai tahun ini, jembatan itu baru kelar pada 2021. Ditambah pengerjaan akhir dan lain-lain, operasi jembatan ini sudah bisa dilaksanakan pada 2023 atau 2025. Bila ditunda, nilai proyeknya lebih bengkak lagi karena inflasi.

Setelah kelar, proyek ini nantinya akan dioperasikan sebagai jalan berbayar alias jalan tol. Perusahaan memperkirakan, pendapatan tol mencapai US$182 juta (Rp 1,6 triliun) pada 2025, dan US$776 juta (Rp 6,9 triliun) pada 2075. Jembatan ini akan terus beroperasi hingga umur 120 tahun.

Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Syed Mohd. Hasrin Teungku Hussin mengatakan, proyek ini sudah matang dikaji. Tinggal menunggu persetujuan Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri pun tampak tak begitu bersemangat. Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono mengatakan, pemerintah tetap akan mementingkan pembangunan Jembatan Selat Sunda terlebih dulu. "Sepertinya (pembangunan Jembatan Selat Malaka) belum," katanya.

Suara serupa dari Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa. Pemerintah tak akan berkomitmen terlalu cepat dalam soal Jembatan Selat Malaka. Jakarta akan memfokuskan membangun Jembatan Selat Sunda terlebih dulu. "Kami tak akan membangun Jembatan Selat Malaka sebelum Jembatan Selat Sunda jadi," kata Hatta.(*)

Tim Rbc | Edited by Parlindungan

< Prev		Next >