Beralasan masih banyaknya koperasi yang mati, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Riau pun menaikkan anggaran pembinaan koperasi untuk 2012 hingga melebihi dua kali lipat. Strategi merangsang hidupnya kembali koperasi-koperasi mati.
“Tahun depan anggaran pembinaan koperasi pada Dinas koperasi dan UKM di Riau sekitar Rp 11 miliar. Naik 2 kali lipat lebih dari tahun ini yang sekitar Rp 5,4 miliar. Anggaran pembinaan dinaikkan supaya merangsang kembali koperasi-koperasi yang tak aktif,” ujar Kepala Diskop & UKM Riau, Raja Indra Bangsawan, kepada riaubisnis.com Rabu (14/12/2011).
Raja Indra mengungkapkan, untuk 2012 anggaran yang dialokasikan Dinas Koperasi dan UKM Riau dalam RAPBD meningkat 100 persen. Dari anggaran Rp 5,2 miliar menjadi Rp 10,8 miliar tahun depan. Kata Indra, dengan naiknya anggaran untuk Diskop & UKM, itu artinya pertanda komitmen Pemprov Riau memajukan koperasi dan UKM di Riau.
Raja Indra menambahkan, pihaknya akan lebih memberdayakan para camat dalam mengembangkan koperasi dan UKM. Diharapkan, setiap kecamatan itu, minimal memiliki satu koperasi yang unggulan dan menjadi percontohan.
Dikatakannya, khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini pihaknya akan lebih intens untuk melakukan sosialisasi ke daerah. "Ini dalam rangka pembinaan UKM di daerah. Apalagi, UKM di Riau terjadi peningkatan 3,5 persen," tambahnya.
Indra menilai, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham menjalankan koperasi dengan baik plus keterbatasan menembus pasar dan akses pembiayaan jadi faktor penyebab banyaknya koperasi di Riau tak aktif. Selain lemahnya SDM dalam menjalankan koperasi, sulitnya menembus akses pasar jadi masalah utama koperasi di Indonesia.
“Selain itu soal pembiayaan juga jadi masalah utama. Memang ini persoalan klasik yang dari dulu masih terjadi, maka harus dicarikan solusinya secara kontinyu lewat program pembinaan yang berkelanjutan dan menjalin kemitraan dengan lembaga pembiayaan,” ungkapnya.
Untuk menutupi lemahnya akses pembiayaan, diperlukan dukungan perbankan kepada dunia koperasi lewat pinjaman lunak dan proses yang mudah. Pasalnya, selama ini koperasi masih banyak yang kesulitan menembus akses perbankan karena terbentur syarat yang ketat dari bank.
Sekarang saja, kata Indra, jumlah anggota koperasi mencapai 600 ribu orang. Artinya sekitar 10 persen penduduk di Riau merupakan anggota koperasi.
“Jika ini diberdayakan maka bisa menimbulkan efek yang besar utamanya dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Riau. Untuk itu kita harap dukungan perbankan memberi kemudahan bagi koperasi mendapat akses pembiayaan dan memperbaiki manajerialnya,” pungkasnya. (*)
Zuprianto | Edited by Rbc



arabic
chinese
english
german
indonesian
japanese
korean
malay
russian 






