Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang terletak, di Kabupaten Siak Provinsi Riau, sebagai pusat pengembangan industri dan pelabuhan sangat berpotensi di kawasan segitiga  Singapura-Johor-Riau (Sijori).

Apalagi saat ini terus digesa pengembangannya oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Sehingga diyakini banyak pihak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah, dan menciptakan lapangan kerja dan usaha di masa depan setelah sektor migas.

Terhadap potensi itu, Bupati Siak, Syamsuar, beserta jajaran yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Zulfi Mursal SH, kemarin melakukan pertemuan dengan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kementerian Perekonomian di Jakarta.

Itu sekaligus menyerahkan dokumen administrasi pengembangan KITB untuk dipelajari tim Sekretariat Dewan Nasional KEK, guna mengajukan pengusulan KITB sebagai salah satu KEK unggulan di Provinsi Riau.

Dalam pertemuan tersebut, dikatakan oleh Wakil Ketua Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Budi Santoso, semangat Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengembangkan KITB menjadi KEK unggulan, sejalan dengan semangat Master Plan (Rencana Induk) Percepatan Pembangunan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3I).

Budi santoso menyambut, baik usulan Pemerintah Kabupaten Siak yang berkeinginan menjadikan KITB sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Riau selain KEK Dumai.

Dikatakannya, iktikad Pemkab Siak yang berkeinginan memajukan perekonomian di kawasan pesisir Provinsi Riau tersebut sejalan dengan semangat Master Plan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3I), yang menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan perekonomian Indonesia.

‘’Semangat Pemkab Siak untuk menjadikan Buton sebagai KEK sejalan dengan semangat MP3I yang menjadi acuan Nasional dalam pengembangan kebijakan ekonomi. Untuk itu saya dan rekan-rekan akan membantu pihak pengusul yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Siak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan pengusulan KEK, baik yang sifatnya teknis, administrasi maupun yang sifatnya berkenaan dengan aspek hukum,’’ ujarnya seperti dikutip dari Riau Pos, Jumat (16/9/2011).

Adapun usulan dan dokumen yang telah diserahkan oleh Pemkab Siak pada hari ini katanya lagi, pihaknya akan teruskan membahas lebih lanjut pada rapat per-tiga bulanan Dewan Nasional KEK yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Lebih lanjut dikatakannya, Tim Sekretariat Dewan Nasional selanjutnya akan mempelajari intensif dokumen pengajuan KEK yang diserahkan Pemkab Siak tersebut sebelum rapat Dewan Nasional KEK dilaksanakan.

Sementara itu Fahmi Shahab, Direktur Himpunan Kawasan Industri Indonesia yang turut hadir dalam kesempatan tersebut berharap PT Kawasan Industri Tanjung Buton sebagai pengembang KITB nantinya turut bergabung dalam Himpunan Kawasan Industri Indonesia agar KITB lebih dikenal di kancah Nasional.

‘’Kita selama ini baru mengenal Dumai sebagai KEK di Provinsi Riau yang bergabung di HKI, ke depan kita berharap KITB juga akan bergabung sehingga lebih dikenal di Indonesia,’’ jelasnya.

Ke depan ia juga berharap, KITB nantinya berkembang dengan karakteristik sendiri dan tidak menjiplak KEK yang sudah ada di Pulau Jawa yang pendekatannya kedekatan dengan market. (*)

Zuprianto | Edited by Rbc