Tahun 2011, pemerintah pusat sudah menggarkan Rp 24 miliar untuk pengembangan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Kepastian anggaran ini, setelah Menko Perekonomian RI, Hatta Rajasa meninjau langsung lokasi pengembangan KITB yang dinilai layak untuk dikembangkan menjadi kawasan industri dan pelabuhan internasional.

Sedangkan 2009 dan 2010, pusat sudah mengucurkan dana Rp 80 miliar untuk pembangunan dermaga di KITB. ‘’Sudah dianggarkan pusat Rp 24 miliar. Makanya kita akan menjemput bola, agar KITB ini segera terwujud, karena kawasan itu lebih siap jika dibandingkan dengan kawasan lain di Riau,’’ ujar Bupati Siak, Arwin AS, Selasa (21/12/2010) di Siak, seperti dilansir Riau Pos, Rabu (22/12/2010).

Dikatakan Arwin, KITB sudah melalui proses penelitian dan sudah ada lisensinya dari Kemeterian Perhubungan RI. Makanya pusat berani menganggarkan dana untuk pembangunan pelabuhan di KITB tersebut. Apalagi daerah sudah menyediakan lahan seluas 5.000 hektare dan saat ini sedang diurus sertifikat HPL ke BPN pusat seluas 600 hektare.

Tentu diharapkan dengan adanya HPL ini KITB sudah bisa dipromosikan, sehingga para investor dapat membangun kawasan itu segera. Menurutnya, luas lahan KITB yang mencapai 5.000 hektare yang dimiliki Pemkab Siak, satu-satunya yang ada di Indonesia dan belum ada kawasan industri milik daerah yang lahannya mencapai 5.000 hektare. KITB sangat siap untuk dikembangkan sebagai kawasan industri, seperti keinginan Menko Perekonomian RI.

‘’Kita tidak menyangka, tanggapan Menko Perekonomian sangat positif dan 2011 ada penambahan dana Rp 24 miliar. Tapi dana ini tidak cukup dan pihaknya akan menjemput bola ke pusat,’’ ujarnya.

Bupati menyebutkan, letak KITB yang sangat strategis tentu sangat menguntungkan bagi investor. Apalagi tanki penimbun CPO sudah mulai dibangun untuk mengurangi beban penimbunan CPO di Dumai. Makanya kapasitas tampung CPO di Dumai sudah over, makanya kelebihan itu dapat di timbun di tanki penimbunan CPO di KITB.

Apalagi, kata Bupati, jarak tempuh pelabuhan Dumai cukup jauh untuk kawasan Riau bagian timur dan lebih dekat dengan KITB. Tentunya, pembangunan kawasan ini akan dilakukan secepatnya dan daerah akan membuat perencanaan yang matang, sehingga dana APBN bisa sepenuhnya membiayai pembangunan kawasan tersebut.

‘’Kita akan gesa pembangunan KITB, karena kita sudah bicarakan dengan Menko Persekonomian dan Kementerian Perhubungan, semoga keinginan kita ini cepat terwujud,’’ ucapnya.(*)

Parlindungan | Edited by Rbc