”Khusus untuk home industry, pemerintah daerah menggratiskan masyarakat yang mengurus perizinan pengelolaan lingkungan. Mulai dari izin Usaha Kelola Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) tidak dipungut biaya. Inilah salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah, membantu masyarakatnya. Terutama yang memiliki usaha home industry di Rokan Hulu,” ujar Kepala Badan Lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Rohul H M Azhari SE melalui Kabid Amdal BLH Rohul Ir H Asmaurijal HS Ap seperti dikutip riaupos.com.

Menurutnya, sepanjang persyaratan yang ditetapkan itu dilengkapi, maka BLH Rohul tidak mempersulit dan mengeluarkan izin pengelolaan lingkungan bagi usaha rumahan tersebut. Bahkan, BLH Rokan Hulu siap membantu masyarakat pemilik usaha home industri yang mengurus izin pengelolaan lingkungan.

Selain itu, Asmaurijal juga mengimbau pengusaha yang mendirikan bangunan perhotelan, rumah sakit, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan membangun perkebunan di atas 20 hektare untuk mengurus Amdal, UKL dan UPL. Sebab, masih ada kebun kepala sawit seluas 20 hektare hingga 500 hektar yang tidak mempunyai Amdal, UKL, dan UPL. Padahal itu sudah menjadi kewajiban para pengusaha. Termasuk sejumlah perusahaan atau pengusaha perkebunan yang beroperasi di Rokan Hulu.

Asmaurijal mengaku telah menyosialisasikan Undang-undang Nomor 32/2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13/2010 kepada perusahaan perkebunan. ‘’Kita akan melakukan tindakan kepada perusahaan perkebunan yang tidak mengurus Amdal, UKL, dan UPL sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Bahkan melalui pendekatan secara persuasif sudah ditegur, tapi ada sejumlah perusahaan yang tidak mengindahkan apa yang menjadi kewajibannya kepada pemerintah,” ujarnya. (*)

Mukhtar | Edited by Rbc