Saat ini Gubenur Riau, HM Rusli Zainal sudah membentuk tim percepatan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang sudah lama diwacanakan. Sebagai langkah awal, Tim Sembilan yang dibentuk untuk menangani persoalan ini, akan melakukan pembebasan lahan warga yang terkena imbas pembangunan jalan tol ini nantinya.

Menurut Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru, Raja Dorman, Sekda kabupaten/kota selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan Tim Sembilan akan segera bekerja untuk melakukan pembebasan lahan.

Khusus untuk Pekanbaru, lanjut Dorman, panjang jalan yang akan dibebaskan lebih kurang lima kilometer atau sekitar 55 hektare. Untuk lebar lokasi yang akan dibebaskan, katanya, sejauh ini belum ada perubahan. Artinya masih sama dengan perencanaan awal, yakni 100 meter.

50 meter kebagian kanan dan 50 meter kebagian kiri. Terkait dana yang akan dianggarkan untuk pembayaran ganti rugi lahan tersebut, Dorman menyebutkan, akan dilakukan sharing dana dari pemerintah pusat, yakni sebesar Rp 140 miliar lebih.

“Untuk wilayah Pekanbaru yang terkena dalam pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai itu adalah Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai. Di mana luas lahan yang terkena itu lebih kurang 55 hektare,” ungkapnya seperti dilansir Riau Pos, Selasa (29/3/2011).

Dalam rapat bersama provinsi kemarin, lanjut Dorman, Provinsi Riau bersama kabupaten/kota juga diminta oleh pusat untuk memberikan dukungan dana untuk pembebasan lahan tersebut. Sesuai kesepakatan sebelumnya, terang Dorman, dukungan dana yang diberikan oleh kabupaten/kota itu sebesar Rp 20 miliar.

“Inilah yang sedang kita bagi porsinya, berapa lahan yang sesuai dengan kabupaten/kota, luasnya yang terkena. Kita menilai yang sangat luas itu Bengkalis, Siak, dan Dumai, kalau Pekanbaru yang terkecil,” katanya.

Namun berapa besar dana yang dianggarkan oleh Pemko Pekanbaru untuk pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan jalan tol tersebut, Dorman belum bisa menjelaskan, karena sampai hari ini menurutnya belum ada dianggarkan.

Sejauh ini, Pemko masih menunggu surat dari Gubernur Riau, tentang berapa besaran anggaran yang ditetapkan oleh Provinsi Riau untuk masing-masing kabupaten/kota.

Dari surat itu baru nantinya akan kita anggarkan di dalam APBD Perubahan. Tampaknya, sekarang pihaknya sama sekali belum melakukan apa-apa.

“Ke depan, kita juga akan rapat lagi dengan Tim Sembilan. Yang terpenting titik kordinatnya sudah ada. Nanti kita akan menjadwalkan untuk turun bersama dengan Pemprov, di mana saja titik kordinat itu, sekarang inikan baru sebatas di peta saja, sedangkan di mana lokasinya kita belum tahu,” ujarnya.(*)

Parlindungan | Edited by Rbc