Untuk memantapkan tata kelola anggaran daerah di Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Langkah awal untuk pertahankan predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP).

“Rakor ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang tata kelola pemantapan laporan keuangan pemerintah. Ini langkah awal pemantapan untuk terus mempertahankan kinerja di bidang akuntabilitas keuangan,” ujar Gubernur Riau (Gubri), M Rusli Zainal, kepada wartawan, usai pertemuan kemarin di Pekanbaru.

Gubri menilai, rapat koordinasi dengan BPK ini penting sekali terutama bagaimana upaya Pemprov Riau untuk mempertahankan opini WTP dari BPK. Makanya perlu masukan-masukan dari BPK RI tentang tata kelola laporan keuangan pemerintah daerah.

“WTP yang sudah kita raih, ke depan harus terus dipertahankan. Karena itu, mungkin ada masukan-masukan yang bisa kita benahi semuanya, menuju kinerja akuntabilitas keuangan yang baik bagi penyelenggaraan pemerintahan,” kata Gubri.

Dalam Rakor tersebut, Gubri juga telah memberi beberapa arahan bagi seluruh pimpinan Satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau agar berkomitmen untuk mempertahankan WTP tersebut. 

“Tadi kita juga sudah membuat beberapa komitmen-komitmen, untuk menciptakan sistim akuntansi yang baik. Sehingga tata kelola keuangan pemerintah ini, dapat erjalan efektif sesuai dengan harapan kita semua,” tukasnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Widiyatmantoro, menyebut pihaknya dalam mengaudit penggunaan anggaran, melihat empat aspek penting. Antara lain, standar akutambilitas pertanggung-jawapan penggunaan anggaran dan efektifitas sistem pengawasan internal.

“Dari keempat aspek itu, bisa dilihat sejauh mana tingkat akutanbilitas penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Hal tersebut akan berpengaruh pada opini yang nantinya dikeluarkan auditor,” terangnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit, Sekdaprov Riau H Wan Syamsir Yus, seluruh kepala dinas/badan serta kepala biro di lingkungan Pemprov Riau. Sementara dari BPK RI Perwakilan Riau, yakni Nurul Huda, selaku Ketua Tim Audit Interim Laporan Keuangan Pendahuluan. (*)

Zuprianto | Edited by Rbc