Komisi B DPRD Provinsi Riau menyambut baik rencana penambahan Rp 93 miliar penyertaan modal Pemprov Riau ke PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), sehingga, modal Pemprov menjadi Rp 153 miliar atau 51 persen dari modal setor PT PIR senilai Rp 300 miliar.

”Penambahan penyertaan modal tersebut dinilai lebih bermanfaat karena bisa menambah penguatan pendapatan daerah pada masa datang,” kata Ketua Komisi B DPRD Riau, Tengku Azuwir, saat hearing dengan manajemen PT PIR, Selasa (27/9/2011) di DPRD Provinsi Riau.

Menurut Azuwir, dengan penambahan penyertaan modal tersebut, menempatkan Pemprov tetap menjadi pemegang saham terbesar di RIC dengan posisi 51 persen, karena sebelumnya Pemprov sudah menyetor Rp 60 miliar.

”Kalau uang Pemprov ditanamkan pada investasi yang punya potensi besar, jelas lebih menguntungkan ketimbang menambah aset baru yang justru menjadi beban daerah,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya berharap, pada APBD 2012 penambahan penyertaan modal di PT PIR ini bisa direalisasikan, apalagi potensi keuntungan cukup jelas. Tinggal merumuskan bagaimana strategi penambahan ini bisa dilakukan,” jelas Azuwir seperti dilansir Riau Pos, Rabu (28/9/2011).

Hadir pada hearing, Sekretaris Komisi B, Ramli FE, anggota Sumiyanti, serta Rusli Effensi. Sedangkan dari PT PIR langsung dipimpin Direktur Utama RIC, Rida K Liamsi, Direktur Investasi dan Manajemen Risiko PT PIR, Detri Karya, dan Direktur Operasi, Yusrizal Andayani.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT PIR, Rida K Liamsi menjelaskan, perkembangan terbaru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipimpinnya, sekaligus menjawab pertanyaan anggota dewan yang merupakan kompilasi permasalahan PT PIR pada pertemuan dengan Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Riau.

Di antara permasalahan yang diajukan, mengenai ketersediaan gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Combine Cycle 1x10 MW di Teluk Lembu, terlambatnya realisasi pinjaman untuk pembangkit Teluk Lembu, keterbatasan aset PT PIR untuk meningkatkan posisi tawar, persoalan gabah dalam mendukung Riau Rice, tertundanya perizinan PLTU Peranap serta keterbatasan dan tantangan bisnis media luar ruang.

”Kalau soal pasokan gas yang kurang tersebut memang di luar perencanaan. Kita memang tidak berhubungan langsung dengan gas, itu porsinya PLN. Sebelumnya kita dijanjikan ketersediaan gas untuk delapan tahun, tapi empat tahun pertama sudah bermasalah,” tegasnya.

Dirinya berharap, persoalan ini segera teratasi dan menawarkan alternatif berupa campuran gas dan solar. ”Jika ini disetujui, kita hanya perlu memodifikasi beberapa alat saja, dan sudah bisa beroperasi,” ujar Rida K Liamsi.

Sedangkan mengenai ketersedian gabah untuk mendukung Riau Rice yang sudah marketable, di mana saat ini kondisi keuangan PT PIR atau yang di sebut Riau Investmen Corp (RIC) ini, belum bisa menjamin ketersediaan gabah. Namun, beberapa solusi sudah menemukan titik temu lewat kerja sama dengan kabupaten seperti Bengkalis, Siak dan Rokan Hilir.

Untuk penambangan di Peranap sudah mulai 200 haktare dari 2.000 hektare yang sudah disetujui. Batubara di Peranap ini nantinya lebih diprioritaskan untuk PLTU Peranap.

Sedangkan soal bisnis media luar ruang, manajemen RIC hanya meminta dukungan lewat keperpihakan pemerintah, paling tidak perlu dukungan 30 persen kebijakan untuk mendapatkan tempat strategis.

Ketua Komisi B DPRD Riau, Tengku Azuwir mengatakan, mengenai peluang penambahan penyertaan modal sebesar Rp 93 miliar, pihaknya akan berupaya memperjuangkan sesuai dengan ketentuan, apalagi potensi keuntungan cukup jelas.

”Memang nilainya cukup besar, Rp 93 miliar, tapi daripada menambah aset yang tak berkembang, bahkan jadi beban, lebih baik kita tanamkan untuk penyertaan modal. Memang belum pernah penyertaan modal sebesar itu sekaligus, tapi kalau menguntungkan, kenapa tidak?” ujar Azuwir.

(*)

Parlindungan | Edited by Rbc