Hal ini sangat wajar, mengingat fakta terkini membuktikan bahwa perkebunan sawit di Riau merupakan yang terluas di tanah air, sektor ini diyakini mampu menggerakkan sektor perekonomian Riau bergerak lebih kencang setel.

Namun demikian perjalanan sektor ini tidak terlepas dari berbagai persoalan, sepanjang 2011 ada beberapa catatan menarik yang patut disimak, muali dari persoalan moratorium, masuknya investasi asing, fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) sawit, ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan lainnya.

Dalam upaya mendorong tumbuh kembang sektor perkebunan di Riau, pemerintah tengah menyiapkan berbagai rencana, salah satunya dengan memasukkan Riau  Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Riau bakal diarahkan sebagai daerah sentra perkebunan nasional.

“Produksi perkebunan sawit di Riau kini sudah hampir mencapai 40 persen dari produksi nasional. Dengan jumlah areal perkebunan sawit yang sekitar 2,3 juta hektare, maka, sawit akan menjadi sektor unggulan perekonomian Riau di masa depan,” ujar Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau, Emrizal Pakis.

“Dalam MP3EI, Riau akan diarahkan sebagai sentra perkebunan khususnya komoditas sawit. Untuk mendorong kinerja sektor perkebunan, Pemerintah pun menggesa proyek pembangunan infrastruktur di Dumai dan Kuala Enok yang ditunjuk sebagai kawasan industri hilir perkebunan,” lanjutnya.

Menurut Emrizal Pakis, pihaknya juga kini tengah melakukan finishing untuk Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Diharapkan RTRW Provinsi Riau bakal selesai secepatnya. Dan bisa menjadi peta bisnis dan kawan industri yang ramah lingkungan hidup.   

“Dengan Rakor ini kita harapkan ada rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk fokus arah pembangunan di Riau. Sehingga nanti dapat tercapainya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan,” terangnya.

Sementara itu sebelumnya dalam rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi dan UKM yang berakhir Jumat lalu merekomendasikan pengelolaan secara optimal budidaya kelapa sawit, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Dari lima koridor wilayah yang dibentuk pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) guna mendukung pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), koridor Sumatera dan Kalimantan menempatkan budidaya pada prioritas pertama.

Haloman Tamba, koordinator Koridor Sumatera, mengemukakan optimalisasi budidaya kelapa sawit di wilayah tersebut diusulkan, karena sembilan provinsi merupakan daerah potensi sebagai penghasil sawit.

“Ke-9 Provinsi itu merupakan sentra produksi kelapa sawit sehingga sangat selaras dikaitkan demean program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),” ujar Halomoan Tamba,” seperti dikutip Bisnis.com.

Dari 10 provinsi di pulau Sumatera, hanya satu yang tidak menjadi sentra kelapa sawit, yakni Kepulauan Riau. Sedangkan Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, dan Jambi.

Adapun tiga koridor lain, yakni Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur, Papua dan Maluku, secara umum merekomendasikan peningkatan kepariwisataan. Akan tetapi, rekomendasi itu masih terkait demean MP3EI.

Untuk Koridor Sulawesi tidak terlalu berbeda dengan Koridor Sumatera dan Kalimantan. Meski berbeda komoditas, akan tetapi masih mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian seperti kakao, kelapa, kopi, kacang mete, dan pala.

Agus Muharram, pelaksana tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan hasil pemetaan potensi unggulan yang akan dioptimalkan, supaya segera ditindaklanjuti oleh seluruh Kepala Dinas dan UKM seluruh Indonesia bersama jajarannya.

“Pemetaan kekuatan potensi produk setiap provinsi sangat penting, sedangkan kebijakan pokok tetap dari Kementerian Koperasi dan UKM,” ujar Agus.

Dia meminta agar seluruh daerah melakukan sinkronisasi agar program pemberdayaan KUMKM yang dikaitkan dengan MPE3EI bermanfaat. Dikemukakan, meski baru sekedar rekomendasi, akan tetapi bisa disebut telah menghasilkan 70% dari tujuan utama.

Sinkronisasi program pemberdayaan KUMKM pada instansi pemberdaya koperasi dan sektor riil tersebut akan dibantu tim UKM Center dari Universitas Indonesia. “Ini adalah hasil koordinasi secara vertikal dan horizontal,” pungkasnya.

Perlu Ada DBH Sawit

Sementara itu beberapa waktu lalu DPR mengusulkan agar pemerintah daerah penghasil minyak sawit mentah (CPO) bisa mendapatkan dana bagi hasil (DBH). Selama ini daerah penghasil minyak kelapa sawit tidak mendapatkan DBH sebagaimana hasil minyak bumi.

“Sejauh ini kan belum ada DBH untuk perkebunan kelapa sawit. Karena itu kita mengharapkan bagi daerah penghasil perkebunan sawit untuk segera mengajukan RUU DBH. Agar hasil perkebunan sawit kelak dapat dinikmati pemerintah daerah sebagaimana DBH Migas,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz, seperti dikutip detikFinance.

Menurut Aziz, saat ini perluasan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan terus berkembang pesat. Terutama perkembangan tersebut berada di Sumatera Utara dan Riau.

Kenyataannya pemerintah daerah belum mengajukan ke pemerintah pusat soal DBH sawit sebagaimana yang berlaku dalam minyak bumi dan gas. Kedepan potensi perkebunan kelapa sawit dengan hasil hulu dan hilirnya menjadi salah satu primadona untuk perkembangan perekonomian secara nasional

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Heri, pemerintah daerah khususnya yang memiliki perkebunan kelapa sawit untuk segera berinisiatif mengajukan naskah tertulis terhadap RUU DBH sawit. Pemerintah daerah harus proaktif untuk bisa menikmati DBH dari sawit tersebut.

“Naskah permohonan RUU DBH sawit ini harus segara diajukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jika nantinya pemerintah pusat tidak begitu respons, kita dari DPR siap untuk menggodok masalah tersebut,” katanya

Gubernur Riau Rusli Zainal mengatakan data tahun 2010 luas perkebunan sawit di Riau sudah mencapai 2 juta hektare. Luas tersebut setara dengan sekitar 35 persen sawit nasional yang saat ini luasnya mencapai 7,3 juta hektare. Diperkitakan secar anasional pertumbuhan perkebunan sawit pada tahun 2014 bisa mencapai 10 juta hektare.

“Saat ini Riau menjadi salah satu sentral pengembangan kelapa sawit nasional di Indonesia. Namun berdasarkan data statistik, saat ini jumlah perkebunan sawit di Riau masih yang terluas di Indonesia dibandingkan dengan daerah lainnya,” katanya

Sayangnya Aziz tak merinci bagaimana perhitungan DBH dari hasil sawit tersebut. Namun faktanya saat ini pendapatan pemerintah diluar pajak terkait sektor sawit adalah dari pajak ekspor atau bea keluar yang setiap tahun bisa mencapai Rp 5 triliun.

Perlunya DBH migas ini mengingat sektor ini mampu menyerap jutaan tenaga kerja. Berdasarkan data Dinas perkebunan Riau tahun 2010 lalu, sedikitnya 1,19 juta pekerja terserap ke sektor primadona di Riau ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Ferry HC.

Kata dia, mayoritas pekerja di industri perkebunan berada di sub sektor perkebunan sawit. Jumlahnya sebanyak 688 ribu pekerja. Menurut Ferry, dominannya industri sawit dalam menyerap pekerja perkebunan menandakan sawit masih jadi primadona perekonomian masyarakat.  

Terlebih industri perkebunan sawit menawarkan tingkat kesejahteraan yang lebih cerah. Ini jadi daya tarik bagi para pekerja sehingga banyak orang berminat menjadi pekerja di industri perkebunan sawit. Dari catatan Disbun Provinsi Riau, terlihat rata-rata pendapatan petani sawit di Riau lumayan tinggi.     

“Sekitar Rp 3,1 juta per bulannya, atau Rp 37 juta setahun. Ini yang membuat banyak orang ingin menjadi petani sawit,” imbuh Ferry.

“Industri perkebunan sangat dominan terhadap perekopnomian masyarakat Riau. Apalagi sekarang ini trend harga komoditas perkebunan mulai membaik setelah sempat anjlok beberapa tahun lalu,” tambahnya.

Sementara untuk 2011, lanjut dia, Disbun Riau meramal jumlah pekerja yang terserap di sektor perkebunan bakal bertambah 15.250 pekerja. Hal ini didorong mulai dibangunnya industri hilir produk perkebunan di Riau.

“Dengan dibangunnya industri hilir produk perkebunan di Riau membuat jumlah para pekerja yang dibutuhkan meningkat. Tentunya ini berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat,” terangnya.

Meski begitu, Ferry menilai, masih ada beberapa kendala yang menghambat industri perkebunan di Riau. Seperti mahalnya biaya investasi dan isu lingkungan yang dihembuskan para aktivis lingkungan sempat mengganggu iklim investasi di bisnis perkebunan.

“Isu lingkungan dan masih mahalnya biaya investasi untuk sektor perkebunan masih jadi hambatan. Makanya kami sedang menyusun kebijakan bagaimana mengantisipasinya dengan melibatkan pihak -pihak terkait,” pungkas dia.

Namun demikian, melihat jumlah luas perkebunan sawit yang mencapai 2 juta hektare lebih, menurut konsultan perkebunan Riau, Nyoto, kondisi hari ini seperti booming akan perkebunan sawit. Pemerintah Provinsi Riau sebaiknya membatasi izin perkebunan sawit yang diajukan oleh perusahaan dan juga masyarakat.

Hal ini dikarenakan lebih baik dilakukan intensifikasi (pemanfaatan areal lahan yang ada) dari pada melakukan ekstensifikasi (pembukaan lahan baru). Padahal regulasi perizinan ini yang harus berperan.

“Masyarakat maupun perusahaan silakan saja membuka, asalkan ada prasyarat yang harus mereka kuasai dan pahami, terutama menyangkut dengan modal, tata kelola, perawatan, SDM dan lainnya,” kata Nyoto, beberapa waktu lalu di Pekanbaru.

Dikatakannya, berkebun sawit ini tak sama dengan berternak ayam. Sawit memerlukan modal besar, kemampuan manajerial, pemupukan, perawatan dan lainnya. Semua ini merupakan bagian utama yang dikuasai.

“Sekarang ini kita lihat betapa banyak petani sawit yang mengalami kerugian akaibat keterbatasannya dalam mengelola kebun,” ujarnya seperti dilansir Riau Pos.

Jika hanya setengah-setengah, maka jadinya tak pernah berhasil. Pengalaman menunjukkan, jika kegagalan dari perkebunan adalah akibat ketidakmampuan petani itu sendiri dalam mengolahnya.

“Sebagai konsultan, tentunya kita ingin berbagi sama petani agar pengelolaan kebunnya itu bisa menghasilkan sesuai harapan. Namun di satu sisi petani tidak mau belajar, akibatnya keterbatasan pengetahuan dalam mengelolanya,” jelasnya.

Agar hal itu tak terus terjadi sebutnya, sebaiknya pemerintah melakukan penghentian izin kebun dan membenahi kondisi yang ada. Jumlah luas perkebunan saat ini dinilai memadai, asalkan pengelolaanya tepat dan benar, dari pada banyak hasilnya tak maksimal.

Pajak Ekspor Sawit Masih Tinggi

Asosiasi Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Riau menilai, bahwa pajak ekspor (PE) yang saat ini mencapai 20 persen membebankan petani perkebunan kelapa sawit dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Aspekpir menyambut baik adanya reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhiyono. “Mudah-mudahan ada angin segar dari reshuffle kabinet yang saat ini dilakukan Presiden SBY, pajak ekspor bisa turun,” ucap sekretaris Aspekpir Riau, Karya Muslimat, seperti di kutip Riau Pos.

Muslimat berharap, dengan adanya reshuffle kabinet, terutama di jajaran Menteri Perekonomian, bisa memberi perubahan bagi roda perekonomian, terutama bagi petani kelapa sawit di Indonesia, termasuk yang ada di Riau.

Tingginya pajak ekspor yang diterapkan pemerintah pada perusahaan perkebunan kelapa sawit secara tidak langsung berpangaruh pada pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik petani. Namun sebaliknya, bila PE turun, nantinya akan berdampak pula pada pembeliah harga TBS kelapa sawit petani.

Menurut Muslimat, pajak ekspor yang selama ini diterapkan sudah mencekik para petani sawit. Tingginya pajak ekspor juga berpengaruh pada biaya-biaya lain yang dikenakan, seperti biaya angkut, biaya transportasi, biaya penyusutan, dan lain-lain. Namun begitu, ia yakin hal itu tidak akan terjadi.

Sementara itu kalangan petani sawit menilai kebijakan pemerintah menetapkan bea keluar minyak sawit mentah (BK CPO) tidak menguntungkan petani sawit. Kebijakan ini juga dinilai bakal memicu high cost economy. “Hanya menguntungkan pemerintah saja,” ujar Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Riau, Setiono.

Menurutnya, saat pungutan bea keluar sedang tinggi-tingginya, justru harga TBS berbalik arah dan mengalami penurunan secara drastis. Contohnya pada Maret 2011 lalu, ekspor CPO anjlok 41 persen dibanding bulan sebelumnya. Pada saat itu bea keluar CPO justru dipatok pemerintah sebesar 22,5 persen.

“Ini sangat merugikan kami, pemerintah itu harusnya meningkatkan bantuan kepada petani-petani sawit kecil daripada terus memajaki peghasilan kami dari industri hilir CPO. Setelah selama bertahun-tahun,” ucapnya ketus.

Setiono mengatakan, kalangan petani sawit justru mempertanyakan keseriusan pemerintah melakukan untuk peremajaan kebun sawit dan mengembangkan industri hilir sawit yang hingga kini belum terlaksana. Padahal, lanjutnya, selama ini pemerintah beralasan hasil pendapatan berbagai pajak CPO untuk membiayai peremajaan kebun sawit dan industri hilir sawit. Menurutnya hingga kini banyak petani sawit swadaya yang panennya tidak bagus karena minimnya bantuan dari pemerintah.

“Seharusnya, naiknya bea keluar yang mendongkrak pendapatan negara, pemerintah wajib meningkatkan bantuan dan pengembangan puluhan bahkan ratusan ribu petani sawit,” pungkasnya.

Adanya Persaingan Harga CPO

Harga crude pulm oil (CPO) yang dihasilkan Tandan Buah Segar (BPS) diprediksikan akan semakin ketat untuk ke depannya. Ini berlaku di Riau, dan Indonesia pada umumnya. Semakin ketatnya harga CPO ini terjadi karena munculnya produsen baru sebagai pesaing dalam produksi CPO di pasaran internasional.

Hal itu dikemukakan pengamat perkebunan kelapa sawit yang juga Pembantu Dekan (PD) III Faperta Universitas Riau, Ahmad Rifai. Menurutnya, saat ini persaingan antara Indonesia dengan negara-negara produsen CPO sudah cukup ketat.

“Namun, persaingan ini akan semakin ketat dengan munculnya negara-negara baru penghasil kelapa sawit. Itu bukan tidak mungkin terjadi,” ujarnya.

Karena itu, Riau sebagai provinsi penghasil sawit di Indonesia, tidak cukup hanya mengandalkan CPO dari sawit saja. Akan tetapi harus terus menggulirkan industrilisasi dari TBS itu sendiri. Karena kalau tidak demikian, harga CPO yang dihasilkan Indonesia maupun Riau akan semakin sulit bersaing.

Negara-negara produsen kelapa sawit lainnya tentu mempersiapkan strategi untuk menguasai pasaran CPO. Begitu pun dengan kecenderungan harga TBS kedepannya. Namun, dia juga mengatakan bahwa belum diprediksikan apakah harga sawit akan terus menjadi primadona di masa-masa mendatang.

Disamping itu, banyak faktor yang dapat memengaruhi harga. Salah satunya adalah keberadaan harga CPO di pasaran internasional. Menurutnya, hilirisasi menjadi faktor mutlak yang harus dipertimbangkan agar sawit tetap menjadi primadona.

“Ada sangat banyak industri hilir yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit ini yang belum dihasilkan dengan maksimal,” sebutnya.

Diakuinya, untuk menghasilkan industri hilir dan kelapa sawit memang memerlukan proses. Sebab, tanaman sawit sendiri untuk berproduksi memerlukan waktu yang panjang.

Gapki Riau Soroti Kehadiran Investor Asing

Kehadiran investor asing dalam industri perkebunan sawit di Indonesia harus diawasi. Jika asing dibiarkan dominan bisa berdampak negatif. Hal tersebut dikatakan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)  Cabang Riau Wisnu Oryza Soeharto.

Ia menyebutkan dari sekitar 7 juta hektar areal lahan perkebunan sawit di Indonesia, 30 persen di antaranya dimiliki asing. Dan 20 persen dari seluruh perusahaan perkebunan sawit di Riau dimiliki investor asing yang sebagian besar berasal dari Malaysia.  

“Kehadiran asing sudah harus diawasi, jangan sampai bisnis yang strategis dan menguntungkan di bidang industri perkebunan sawit malah justru dikuasai asing,” ujarnya.

Untuk menghindari dominasi asing, menurut Wisnu, diperlukan peran pemerintah dalam memperketat izin kepemilikan asing. Soalnya, regulasi tentang kepemilikan asing di bisnis sawit dinilai masih kabur dan tak mengatur secara tegas. Kata dia, dominasi asing di bisnis sawit nasional sangat berbahaya. Pasalnya, banyak orang pribumi yang menggantungkan hidup di sektor industri sawit.

“Izin kepemilikannya harus diperketat dan diatur sedemikian rupa supaya mereka (asing, red) tidak dominan, karena itu berbahaya. Jika tidak diatur secara tegas dan diperketat, bukan tidak mungkin asing akan mendominasi dan ini sangat merugikan nantinya,” tegasnya.

“Kita bukan minta pemerintah berat sebelah, tapi harus ada pengawasan dan izin yang lebih ketat bagi kepemilikan asing karena banyak orang pribumi yang menggantungkan hidup di bisnis ini,” tambah Wisnu.

Bisnis CPO Masih Menjanjikan

Dalam tiga tahun terakhir, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit nyaris tidak mengalami permasalahan berarti. Tidak seperti akhir 2008 lalu, yang menyebabkan harga TBS turun drastis. Membaiknya harga TBS dalam 3 tahun terakshir, selayaknya disikapi oleh petani untuk melakukan recovery sehingga produksi terus membaik.

Menurut  Kasi Promosi dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Riau, Rina, harga TBS masih cukup stabil dan diperkirakan menjelang akhir tahun nanti seperti kebiasaan sebelumnya, harga TBS akan lebih cenderung mengalami kenaikan dan diharapkan kondisi seperti ini bisa terjadi lagi pada tahun depan bahkan bisa lebih baik.

Berdasarkan Hasil Rapat Tim Penetapan Harga TBS Dinas Perkebunan Riau baru-baru ini, untuk periode tanggal 23-29 November 2011, harga TBS mencapai Rp1.592, 74 per kilogramnya untuk sawit yang berumur diatas 10 tahun lebih.

Ditambahkannya, membaiknya harga TBS, salah satu penyebabnya karena dipengaruhi oleh harga Crude Palm Oil (CPO) yang terus mengalami peningkatan. Trend ini juga dipengaruhi kondisi pasar yakni meningkatnya permintaan.

Sementara itu Kasubdin Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Perkebunan Riau, Ferry HC sebelumnya mengungkapkan, kenaikan harga CPO pada beberapa tahun ini sangat berbeda dengan kajadian yang terjadi sebelumnya. Jika biasanya sangat dipengaruhi berkurangnya minyak fosil atau terjadinya gagal panen minyak nabati, tapi tahun ini harga CPO naik karena kondisi pasar yang membaik.

Ia berharap kenaikan harga ini harus disikapi dengan bijak oleh pelaku perkebunan sawit, terutama petani. Pada saat harga TBS membaik ini, saatya  petani melalukan efesiensi untuk pembiayaan produksi di kebun.

Sementara itu menurut Manager Agribisnis PT Riau Multi Trade (RMT), Fahruddin, harga TBS yang dirilis oleh Dinas Perkebunan tidak bisa dijadikan patokan harga pembelian TBS di tingkat petani, bahkan dalam pengamatannya, harga jual petani kepada agen sebelum sampai ke pabrik kelapa sawit (PKS) lebih murah dibandingkan dengan hasil penetapan dinas tersebut.

Namun menurutnya seperti itulah aturan yang berlaku, pabrik bisa menetapkan harga sesuai dengan kondisi pada saat itu. Namun ia tetap mengingatkan serta mengharapkan kepada PKS yang ada di Riau agar bisa membeli dengan harga yang wajar. “Sehingga para petani tidak dirugikan,” ujarnya.

Menjelang akhir tahun ini, menurutnya harga TBS akan sangat dipengaruhi oleh natal dan juga tahun baru, namun harapannya, kalaupun harga nanti turun, diharapkan tidak lebih dari Rp 1.000.

“Karena kalau sudah dibawah Rp 1.000 akan sangat merugikan para petani kita, kita harapkan jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Ditambahkannya, prospek bisnis sawit masih cukup baik, namun juga pemerintah perlu mengontrol langsung harga jual di tingkat petani sawit, karena bagimanapun petani lah yang merasakan langsung jika harga mengalami penurunan nanti.

Menjaga Tren Positif Kenaikan Harga TBS Sawit

Naiknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pekan ini diharapkan bisa bertahan hingga khir tahun nanti, sehingga diharapkan hingga pembukaan di awal tahun 2012 nanti tren kenaikan ini bisa dijaga.

Harapan itulah yang saat ini digantungkan Arman, salah seorang petani kelapa sawit di Kampar. Dengan naiknya harga TBS pekan ini bisa bertahan hingga awal tahun nanti, apalagi pekan sebelumnya sempat mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan.

“Sebagai petani tentu saja kita bergharap harga jualnya terus mengalami kenaikan, kalau pun tidak signifikan, minimal harga beli pabrik ke petani bisa stabil,” ujarnya.

Harapan Arman barangkali sama dengan harapan ribuan petani sawit lainnya di Riau dan juga di seluruh Indonesia. Harapan akan harga TBS yang stabil digaungkan agar kejadian jatuhnya harga TBS pada beberapa tahun yang lalu tidak terulang kembali.

Bahkan pada tahun baru 2012 nanti, Arman juga berharap kondisinya bisa lebih baik lagi, sehingga akan semakin merubah nasib para petani kelapa sawit di Riau. “Moga saja tahun depan bisa lebih bagus,” harapnya.

Menjaga momentum kenaikan ini tentu saja bukan hal gampang, karena fluktuasi harga TBS juga sangat tergantung kepada komoditas lainnya selain sawit, selain itu permintaan crude palm oil (CPO)  ke beberapa negara tujuan ekspor CPO Indonesia juga menjadi salah satu penyebabnya.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Ferry HC menyebutkan dalam tiga tahun terakhir, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit nyaris tidak mengalami permasalahan berarti. Tidak seperti akhir 2008 lalu, yang menyebabkan harga TBS turun drastis. Membaiknya harga TBS dalam 3 tahun terakhir, selayaknya disikapi oleh petani untuk melakukan recovery sehingga produksi terus membaik.

Untuk akhir tahun ini harga TBS masih cukup stabil dan diperkirakan menjelang akhir tahun nanti seperti kebiasaan sebelumnya, harga TBS akan lebih cenderung mengalami kenaikan dan diharapkan kondisi seperti ini bisa terjadi lagi pada tahun depan bahkan bisa lebih baik.

Membaiknya harga TBS, salah satu penyebabnya karena dipengaruhi oleh harga Crude Palm Oil (CPO) yang terus mengalami peningkatan. Tren ini juga dipengaruhi kondisi pasar yakni meningkatnya permintaan.

Selain itu harga TBS juga dipengaruhi oleh pajak ekspor (PE) yang saat ini mencapai 20 persen yang dinilai sangat membebankan petani perkebunan kelapa sawit dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Tingginya pajak ekspor yang diterapkan pemerintah pada perusahaan perkebunan kelapa sawit secara tidak langsung berpangaruh pada pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik petani. Namun sebaliknya, bila PE turun, nantinya akan berdampak pula pada pembeliah harga TBS kelapa sawit petani.

Menurut Muslimat, pajak ekspor yang selama ini diterapkan sudah mencekik para petani sawit. Tingginya pajak ekspor juga berpengaruh pada biaya-biaya lain yang dikenakan, seperti biaya angkut, biaya transportasi, biaya penyusutan, dan lainnya.

Ditambahkannya, prospek bisnis sawit masih cukup baik, namun juga pemerintah perlu mengontrol langsung harga jual di tingkat petani sawit, karena bagimanapun petani lah yang merasakan langsung jika harga mengalami penurunan nanti.

Sebagai catatan, saat ini sektor perkebunan sawit masih akan menjadi sektor unggulan bagi perekonomian Riau. Produksi perkebunan sawit di Riau kini sudah hampir mencapai 40 persen dari produksi nasional. Dengan jumlah areal perkebunan sawit yang sekitar 2,3 juta hektare, maka, sawit akan menjadi sektor unggulan perekonomian Riau di masa depan.

Sementara itu, skema penentuan harga Tandan Buah Sawit (TBS) segar dengan sistem Indek K telah merugikan petani sawit nasional hingga Rp 11 triliun per tahun. Triliunan pendapatan yang harusnya menjadi hak petani sawit, dicuri perusahaan melalui sistem Indek K yang membebankan biaya operasional kepada petani sawit.

“Indek K bukti bahwa struktur perkebunan kita masih ditopang oleh kolonialisme. Sistem Indek K melanggengkan konglomerasi yang mencuri hak petani sawit hingga Rp 11 triliun per tahun,” kata Koordinator Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, di Pekanbaru, Senin (28/3/2011) seperti dilansir Media Indonesia.

Menurut Darto, tidak ada capaian berarti dari 100 tahun perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari begitu lamanya perusahaan perkebunan milik konglomerat menguasai tanah dan menghasilkan bahan baku yang tidak ada bedanya dengan tahun 1911 di zaman colonial Belanda.

“Dulu dikuasai Belanda, sekarang berpindah ke tangan konglomerat. Transisi demokrasi di Indonesia belum mampu mentransformasikan struktur perkebunan kelapa sawit yang ditopang kolonialisme,” tandasnya.

Ia menjelaskan, pola desentralisasi perkebunan ternyata tidak berdampak positif bagi 25 juta petani sawit di Indonesia. Seperti kebijakan revitalisasi perkebunan yang menerapkan pola satu atap dimana petani dilarang mengelola kebun model PIR (Perusahaan Inti Rakyat). Termasuk kebijakan izin usaha perkebunan yang mengatur 20% untuk rakyat dan 80 persen untuk perusahaan.

“Ditambah lagi diskriminasi sistem tuan tanah, di mana satu petani sawit hanya berhak mengelola 2 hektare sedangkan 1 perusahaan difasilitasi untuk mengelola hingga 1.000 hektare,” tandasnya.

Padahal, lanjut Darto, perkebunan kelapa sawit Indonesia selama 100 tahun sudah mencapai tahap yang mapan. Sekitar 21 juta ton CPO terus di ekspor ke pasar international seperti Belanda, Jerman, China, India, dan Pakistan. Akan tetapi, Indonesia dijebak dengan skenario pasar agar tak boleh berkembang dan menjadi negara bahan baku tanpa skill untuk melaksanakan pengelolaan produk turunan hilir kelapa sawit.

“Hal itu menunjukkan bahwa karakter kepemimpinan kita lemah. Baik itu dari presiden, gubernur, dan bupati tidak lebih berkarakter seperti penjajah kolonial Van Den Bosh atau Rafles,” tukasnya.

Darto menambahkan, skema Indek K yang merugikan petani sawit sengaja dibiarkan berlangsung oleh pemerintah karena tekanan dari konglomerat perusahaan. Bahkan untuk menekan para petani sawit, pemerintah membangun organisasi boneka APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia).

“APKASINDO dibentuk oleh pemerintah. Karena itu organisasi ini tidak bisa berjuang bagi para petani. Harga TBS sawit selalu dibuat lemah tidak lebih dari Rp 2.100 untuk Sumatra, dan Rp 2 ribu untuk Kalimantan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Hariansyah Usman menegaskan, Riau merupakan provinsi nomor satu di Indonesia penghasil kelapa sawit.

Dengan luas lahan sekitar 2,8 juta hektar, faktanya 35 persen saat ini masih berkonflik dengan masyarakat tempatan. Tanah gambut yang ada di Riau, menjadi komoditi bahan baku CPO kelapa sawit dari Riau sangat berkualitas di pasar International.

“Karena itu dalam momentum satu abad kelapa sawit di Indonesia, pemerintah Riau harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait ambisi menjadi produsen sawit terbesar di Indonesia,” ungkap Hariansyah.

Perlu Terapkan Prinsip Berkelanjutan

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi industri kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Riau. Salah satunya adalah bagaimana para petani sawit dapat meningkatkan jumlah produksi TBS tanpa melakukan perusakan hutan atau deforestasi.

Dalam acara Diskusi Sehari Mendorong Petani Sawit Menerapkan Prinsip Keberlanjutan, Kamis (10/11/2011) di Balai Sudirman Pekanbaru, yang diadakan Greenpeace bersama Perkumpulan Elang, dipaparkan cara-cara bagi petani mandiri dapat meningkatkan produksi mereka tanpa harus melakukan ekspansi lahan.

Diskusi ini dihadiri petani-petani sawit dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. Turut hadir dalam diskusi ini Kepala Bidang Perkembangan Perkebunan, Darma Yulis, selaku perwakilan dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Riko Kurniawan, Direktur Perkumpulan Elang mengungkapkan bahwa diskusi ini dilatarbelakangi banyaknya kerusakan yang dilakukan pelaku-pelaku industri sawit dalam melakukan peningkatan produksi melalui ekspansi lahan. Deforestasi dan pembukaan lahan gambut adalah penyumbang terbesar emisi karbon Indonesia.

“Perubahan iklim yang menjadi latar belakang pentingnya pelaku-pelaku bisnis sawit untuk melakukan perubahan. Kita harus mau bertanggung jawab dan menerapkan sistem-sistem lestari bagi aspek perkebunan kelapa sawit kita,” ujarnya.

Perkumpulan Elang sendiri memiliki petani binaan di tujuh koperasi yang ada di Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak. Perkumpulan Elang mendampingi para petani untuk meningkatkan produktifitas dan manajemen penegelolaan kebun.

“Kelompok petani mandiri di tujuh koperasi di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak ini adalah contoh kemandirian petani. Petani telah kami dampingi untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen pengelolaan perkebunan dengan menerapkan standar-standar ramah lingkungan di kebun mereka,” tambah Riko.

Darma Yulis selaku perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengaku bahwa pihaknya menyambut baik kegiatan ini. “Kami sendiri menyambut baik kegiatan ini. Sehingga program ini bisa lebih memasyarakat dan kita semua bisa terhindar dari isu-isu yang tidak penting,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah juga mendukung prinsip berkelanjutan ini. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) oleh pemerintah.

“Kata kuncinya sustainable atau berkelanjutan. ISPO ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mendukung konsep perkebunan kelapa sawit yang lestari,” ucapnya.

Safri, salah seorang petani sawit yang hadir mengungkapkan kekagumannya atas Kelompok Elang yang mau bekerja untuk masyarakat. Dia juga berharap agar pemerintah dapat lebih mendukung lagi.

“Saya salut dengan LSM seperti Perkumpulan Elang yang mau bekerja untuk masyarakat seperti kami. Saya juga berharap pemerintah dan Dinas Perkebunan yang diurus bukan hanya perusahaan besar , tapi kita-kita yang rakyat ini,” katanya.

Peningkatan Produksi Petani Sawit Solusi Deforestasi

Dalam upaya peningkatan produksi petani sawit di Riau dan mencari solusi deforestasi, Greenpeace dan Perkumpulan Elang mengadakan diskusi antara petani sawit mandiri. Diskusi bertajuk Diskusi Sehari Mendorong Petani Sawit Menerapkan Prinsip Keberlanjutan. Dalam diskusi ini juga dilakukan peluncuran film dokumenter yang berjudul Petani Sawit, Para Penjaga Hutan.

Diskusi ini diadakan untuk mendorong pemerintah fokus pada peningkatan produktifitas kebun petani sawit ramah lingkungan dan bertanggungjawab. Dibandingkan dengan mendorong ekspansi perkebunan melalui konversi hutan dan gambut yang lebih didominasi oleh industri besar.

“Pencapaian target nasional minyak kelapa sawit bisa dilakukan Indonesia dengan mendorong peningkatan produktifitas kebun petani sawit dan menghindari ekspansi yang berakibat deforestasi,” ujar Joko Arif, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia.

Deforestasi dan pembukaan gambut merupakan penyumbang terbesar emisi di Indonesia, yakni 85 persen dari emisi negara. Satu dari pendorong deforestasi terbesar yang ditetapkan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) adalah sektor kelapa sawit. Dewan perubahan iklim juga mengatakan sektor kelapa sawit dan bubur kertas akan menyumbang sedikitnya 50 persen dari 28 juta hektar paling banyak perkiraan deforestasi sampai 2030.

Bersama dengan Perkumpulan Elang, Greenpeace mendukung program penguatan kapasitas petani sawit mandiri dan pengelolaan bertanggung jawab di tujuh desa di Kabupaten Siak. Pada saat perusahaan-perusahaan terus melakukan ekspansi, petani sawit mandiri memilih untuk meningkatkan produktifitas kebun yang telah ada tanpa harus merusak hutan.

“Kelompok petani mandiri di tujuh koperasi yang ada di Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak ini adalah contoh kemandirian petani yang harus mendapat dukungan dari berbagai pihak dan membuktikan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat harus sejalan dengan perlindungan hutan,” kata Direktur Perkumpulan Elang, Riko Kurniawan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Perkumpulan Elang telah mendampingi para petani sawit untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen pengelolaan. “Petani telah kami dampingi untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen penelolaan perkebunan dengan menerapkan standar-standar ramah lingkungan di kebun mereka. Kami berharap ada pengakuan dari semua pihak terhadap kebun masyarakat dan memperoleh dukungan pasar internasional dan terpenting adalah meningkatkan posisi tawar petani mandiri di dalam bisnis industri sawit,” tambah Riko.

Sementara itu, Dahlan, pengurus Koperasi Bungo Tanjung Desa Dosan, mengatakan bahwa pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan telah membuat para petani sadar bahwa pembukaan kebun yang menghancurkan hutan desa hanya akan membuat produktifitas jangka panjang perkebunan sawit terancam karena perubahan iklim.

“Dengan mengikuti program pengelolaan ramah lingkungan ini, kami berharap masyarakat mendapat pasar yang lebih luas dan adil serta perbaikan pendapatan keluarga karena produktifitas kebun juga akan meningkat,” ungkapnya.

Pengelolaan Lahan Gambut Harus Perhatikan Kaedah Lingkungan

Pengelolaan lahan gambut serta habitat-habitatnya menjadi hal yang sangat penting diperhatikan. Ini dikarenakan lahan gambut salah satu sumber biaya alam dan sumber daya aset-aset dalam proses pembangunan. Sebab kurang lebih 8,6 juta hektar di Riau mayoritas adalah hutan gambut.

Sebagian pihak harus mengarahkan kepada kaedah-kaedah pengelolaan lingkungan. Tidak hanya lahan gambut harus dikelola dengan baik, tapi lahan mineral juga harus di tukar. "Karena apabila faktor produksinya rusak, maka tidak bisa menghasilkan suatu produk,” ujar  Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau, Fadrizal Labay.

Fadrizal menambahkan, jika lahan kita tidak bisa berikan hasil lagi, itu sudah terjadi salah satu faktor produks yang  tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu selain faktor-faktor produksi,  faktor lingkungan juga harus dikelola sedemikian rupa, sehingga dapat  berkelanjutan memberikan produk atau hasil, apakah hasil langsung atau tidak langsung. Hasil langsungnya, seperti pertanian atau sebagainya, tapi produk tidak langsungnya juga untuk lingkungan.

Ke depan, Fadrizal mengatakan, bahwa pengelolaan lahan gambut di beberapa daerah di Riau hendaknya menuju upaya revitalisasi fungsi hutan rawa gambut. Penetapan langkah ini bakal mengarah pada tiga tujuan utama, yaitu mengkonversi dan menggunakan hutan rawa gambut sesuai regulasi, merubah paradigma dalam peningkatan usaha di lahan gambut yang harus selalu diharmonisasikan dengan lingkungan, dan memperkaya teknologi modern dengan kearifan lokal melalui pengembangan program partisipatif. (*)

Tim RiauBisnis.com | Edited by Mukhtar