Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan, kebijakan moratorium membuat kepastian berusaha di industri sawit semakin tidak pasti sehingga dikhawatirkan menghambat ekspansi di sektor ini dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sekjen Gapki, Joko Supriyono mengatakan, industri sawit memiliki peran yang besar terhadap pembangunan nasional dan 40 persen dari perkebunan sawit yang ada merupakan kebun rakyat. Saat ini, perkebunan dan industri kelapa sawit memberikan penghidupan bagi sekitar 2,8 juta kepala keluarga di Indonesia.

"Sekarang sudah tidak pasti, dengan adanya moratorium policy kepastian berusaha di industri ini makin tidak pasti. Dampaknya pasti adalah kemandekan. Yang berarti itu adalah risiko pelambatan pertumbuhan ekonomi," katanya dalam diskusi Moratorium Hutan dan Masa Depan Industri Sawit Nasional yang digelar Forum Wartawan Industri, Kamis (2/9/2010) di Jakarta.

Gapki, kata Joko, meminta peraturan moratorium tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak perlu mengorbankan pengembangan sawit  nasional.

"Tanpa ekspansi, kami kehilangan kesempatan membangun, artinya poverty alleviation bisa terganggu. Itu biaya yang harus ditanggung akan lebih mahal. Selain itu, kalau semua berekspansi (minyak nabati) lalu sawit tidak terhalang ekspansinya, ini kan tidak fair," tegasnya seperti dilansir Bisnis.com, Jum’at  (3/9/2010).

Dia juga menyatakan, draf peraturan presiden mengenai kebijakan moratorium dinilai tidak sinkron dengan letter of intent (LoI) Indonesia kepada Pemerintah Norwegia mengenai skema pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan.

"Dalam draf perpres tidak disinggung degradasi hutan. Lahan penggantipun tidak dibahas. Sama sekali akan membuat kita semakin sulit," ungkapnya lagi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi menilai, masalah yang dihadapi negara ini adalah pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah lingkungan bukan menjadi prioritas negara berkembang, melainkan negara maju.

"Tiba-tiba kita menjadi pahlawan environment. Apakah kita sudah cukup siap, sudah kaya? Apakah kita yang merusak? Kok tiba-tiba kita menjadi pahlawan lingkungan yang sebenarnya merugikan kita sendiri," tutur Sofjan.

Dia mengatakan, adanya moratorium hutan membuat industri kelapa sawit dalam negeri menjadi terhambat. Padahal industri kelapa sawit dinilai memberikan penghidupan bagi rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan sama, pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dodik R. Nurrochmat menilai industri kelapa sawit masih bisa tumbuh selama moratorium dibatasi untuk izin pembukaan lahan baru di hutan alam dan gambut.

"Ada ketentuan yang jelas mengenai batasan hutan alam dan hutan gambut yang mengacu pada Keppres 32/1990," tambah Dodik.

Selain itu kejelasan lokasi dan batasan luas area yang moratorium juga harus dibatasi sehingga di tempat lain masih bisa digunakan sebagai aktivitas ekonomi, khususnya perkebunan dan industri kelapa sawit.

Namun Dodik tetap menenggarai bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca berimbas pada penurunan pertumbuhan industri, khususnya industri kelapa sawit.

Artinya dengan moratorium hutan, ekspansi industri kelapa sawit bisa terhambat, serta mengganggu upaya pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

"Ini kan negara agriculture, sektor pertanian dan perkebunan sedang berkembang. Kalau sektor itu dimatikan, maka sektor hilirnya akan mati. Belum lagi multiplyer efeknya," jelas Dodik.(*)

Parlindungan | Edited by Rbc